KLIK. SAMPIT- Bupati Kotawaringin Timur, Halikinnor menghimpun permasalahan dalam mendata Keluarga Penerima Manfaat (PKM) oleh Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan (SDM-PKH) di kabupaten itu. 

Halikinnor pun mencoba mencarikan solusi setiap kendala yang dihadapi petugas PKH dalam melakukan pekerjaanya. 

Adapun di antara kendala yang dikeluhkan pendamping PKH di antaranya, kecilnya biaya transpor yang diberikan setiap bulan. Menanggapi itu Halikinor pun menambahkannya, dari yang awalnya Rp 500 ribu per bulan menjadi Rp 1 juta setiap PKH. Tentu saja hal itu disambut dengan gembira oleh para PKH. 

Selain biaya transpor selama ini PKH yang bertugas banyak mengandalkan kendaraan pribadi. Hanya ada satu kendaraan operasional yang disediakan. Menanggapi ini Halikinnor meminta agar diinvetarisasi daerah yang sangat memerlukan. 

"Data saja dulu daerah mana yang memerlukan dan sekiranya mendesak. Kalau memungkinkan kita anggarkan," ujar Halikinnor.

Selain itu permasalahan teknis juga sering dialami ketika memperbarui data KPM. Petugas memerlukan perangkat komputer atau laptop untuk melaksanakan tugasnya. 

"Nah untuk laptop ini kalau aturannya boleh dari Kementerian, Insya Allah tahun depan akan kita anggarkan," ucap Halikinnor. 

Kendala dan kelurahan PKH ini dihimpun Halikinor saat berdiskusi dengan SDM-PKH se-Kotawaringin Timur, di aula rumah jabatan bupati, Kamis pagi (11/8).

Halikinnor berharap kendala-kendala tersebut dapat diatasi. Sehingga masalah seperti tidak sinkronnya data KPM bisa diatasi. Sebab selama ini, masalah data KPM atau masyarakat tak mampu di daerah itu kerap menjadi momok. Terutama saat penyaluran bantuan dari pemerintah. (KLIK-RED)