KLIK.SAMPIT— Menindaklanjuti kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), sejumlah mahasiswa dan sekelompok masyarakat menyampaikan empat poin aspirasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur .

Koordinator Lapangan Aksi Damai Kotim, Rabbani mengungkapkan, empat poin tersebut; pertama meminta kepada DPRD Kotim untuk mendesak pemerintah pusat untuk mengaudit Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi dalam mengawasi regulasi penyaluran BBM.

Selanjutnya, kedua meminta kepada DPRD Kotim untuk mendesak Pemerintah Pusat untuk mencabut ketetapan kenaikan harga BBM per 3 September 2022. 

Ketiga adalah memintah Pemda dan aparat penegak hukum Kabupaten Kotim mengusut tuntas dan membuktikan serta menindaklanjuti mafia penimbunan BBM. 

Serta yang terakhir yaitu meminta kepada Pemda Kotim segera memperbaiki infrastruktur jalan di daerah Baamang Tengah dan membuat zona gerbang pelajar dan mahasiswa di simpang 4 Jalan Ki Hajar Dewantara, Sampit. 

“Semua aspirasi yang sudah disampaikan dalam poin-poib tersebut agar bisa direalisasikan oleh anggota DPRD,” tandasnya.(KLIK-RED)