KLIK.SAMPIT- Pemerintah Kabupaten Kotawaringin mengklaim telah melakukan berbagai program dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Hal tersebut disebutkan Bupati Kotim Halikinnor saat rapat koordinasi, pemantauan dan evaluasi program pemberantasan korupsi terintegrasi, di Aula Rujab Bupati Kotim, Senin (15/7).
Adapun rapat koordinasi yang dilaksanakan tersebut dimaksud agar Pemkab Kotim bisa lebih baik lagi dalam program pemberantasan korupsi terintegrasi dari tahun sebelumnya. Serta terhindar dari perbuatan atau tindakan yang mengarah kepada korupsi.
"Hari ini kita menggelar rapat koordinasi, pemantauan dan evaluasi program pemberantasan korupsi terintegrasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur," ucap Bupati Kotim Halikin.
Halikin menuturkan, berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf b Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai tugas melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang.
"Hal ini untuk mencegah tindak pidana korupsi dengan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik," ujarnya.
Menurutnya, dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pihaknya telah melaksanakan program-program pencegahan korupsi yakni dengan melaksanakan monitoring center for prevention (MCP). Selanjutnya, pihaknya juga melaksanakan program kepatuhan pelaporan LHKPN, Sosialisasi SPI 2023 dan 2024,
"Selain itu kita ada program SPI pendidikan 2024, kegiatan pengendalian gratifikasi, penyuluhan anti korupsi, rencana aksi pelayanan publik berintegrasi dan kegiatan pendalaman area prioritas penyelamatan keuangan daerah," terangnya.
Halikin menambahkan, saat ini Bappenda Kotim dalam mengelola pendapatan daerah dalam mendukung MCP-KPK pada area optimalisasi pajak daerah telah membuat inovasi
berbasis elektronik dalam mengelola data base pajak daerah.
Menurutnya, Aplikasi ini telah ditautkan pada media tautan pelaporan pendalaman area prioritas penyelamatan keuangan daerah wilayah Kalimantan Tengah, selain inovasi-inovasi yang telah dibuat sebelumnya dalam pengelolaan pajak maupun retribusi yang ditempatkan pada dashboard Bappenda Kotim
"Dengan hal ini sehingga masyarakat lebih mudah untuk membayar pajak maupun retribusi daerah," imbuhnya.
Pada kesempatan itu dirinya juga berharap Pemkab Kotim lebih baik lagi dari tahun sebelumnya dan terhindar dari perbuatan atau tindakan yang mengarah kepada korupsi.
"Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim dari deputi bidang koordinasi dan supervisi komisi pemberantasan korupsi. Kami mohon arahan masukan dan saran kepada pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sehingga dalam menjalankan tugas pemerintahan dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan," tandas Halikin (KLIK-RED)
