KLIK.SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengalokasikan anggaran sebesar Rp53 miliar untuk mendanai Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2025. Langkah ini merupakan bentuk komitmen Pemkab Kotim dalam menjamin seluruh warga, khususnya masyarakat kurang mampu, tetap mendapatkan layanan kesehatan secara gratis.

Kepala Dinas Kesehatan Kotim Umar Kaderi, menegaskan bahwa tidak ada pemutusan kepesertaan BPJS bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI). Bahkan, jumlah peserta justru ditargetkan bertambah sebanyak 11.000 jiwa.

"Alhamdulillah, kami pastikan pelayanan kesehatan gratis tetap berjalan. Dengan persetujuan Bapak Bupati agar tetap Universal Health Coverage (UHC), kami masukkan 8.000 jiwa sebagai peserta baru," ujar Umar, Jumat (4/7).

Ia menjelaskan, selama ini Pemkab Kotim secara rutin mengalokasikan anggaran untuk iuran BPJS bagi masyarakat tidak mampu. Sebelumnya, anggaran JKN berada di kisaran Rp46 hingga Rp50 miliar. Tahun 2025 akan menjadi lonjakan signifikan dengan total anggaran Rp53 miliar.

Kenaikan anggaran ini diharapkan dapat memperluas cakupan layanan, sekaligus menjawab berbagai keluhan terkait penonaktifan kepesertaan PBI seperti yang terjadi di beberapa daerah lain.

"Kalau ada masyarakat yang belum punya BPJS, kita langsung daftarkan dan masukkan ke dalam database. Begitu masuk, langsung aktif dan bisa digunakan," tegasnya.

Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Kotim dalam mendukung program UHC, yakni memastikan seluruh penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang adil dan terjangkau, tanpa terbebani biaya.(KLIK-RED)