KLIK.SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, kecewa setelah agenda Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) batal terlaksana. Pemda mengaku kesulitan berkomunikasi dengan tim protokoler kementerian saat berupaya memastikan perkembangan agenda tersebut.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kotim Diana Setiawan mengatakan, pemerintah daerah telah mempersiapkan penyambutan hingga rencana lokasi peninjauan. Kunjungan itu diharapkan menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memperlihatkan kondisi karhutla sekaligus menyampaikan kendala penanganan di lapangan.
“Kami sebenarnya sangat menyambut baik rencana kedatangan beliau. Harapan kami, bisa melihat langsung kondisi karhutla dan berdiskusi bersama Forkopimda untuk mencari solusi penanganan di lapangan,” kata Diana, Rabu (14/10).
Menurut Diana, informasi perubahan agenda mulai diterima sejak Selasa (13/10) sore. Rencana jamuan yang semula disiapkan di satu tempat kemudian berubah ke lokasi lain. Pemkab Kotim berupaya menghubungi pihak protokoler kementerian untuk memastikan perkembangan agenda, tetapi mengaku kesulitan mendapatkan kepastian.
Diana juga sempat menawarkan agar pemerintah daerah menyambut Menteri Kehutanan di hotel tempatnya menginap. Namun, menurut dia, tawaran itu tidak diperlukan karena menteri disebut ingin beristirahat dan direncanakan bertemu dengan pemerintah daerah saat peninjauan pada pagi hari.
Pemkab Kotim kemudian bersiap mengikuti agenda tersebut. Namun, pada malam harinya, Diana menerima informasi bahwa peninjauan karhutla di Kotim dibatalkan dan rombongan akan melanjutkan perjalanan ke Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar).
“Saya juga kaget. Semua sudah kami persiapkan, jadwalnya juga sudah disampaikan sejak awal. Kami berharap beliau bisa melihat langsung kondisi di lapangan, tetapi akhirnya peninjauan itu batal,” ujarnya.
Diana menegaskan, kekecewaan pemerintah daerah bukan semata-mata karena batalnya kunjungan. Pemkab Kotim kehilangan kesempatan untuk menyampaikan langsung persoalan penanganan karhutla yang masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah.
Salah satu kendala yang disoroti ialah akses menuju titik kebakaran. Di beberapa lokasi, petugas harus berjalan kaki selama beberapa kilometer karena tidak tersedia akses jalan yang memadai.
Diana mencontohkan Wakil Bupati Kotim yang harus menempuh perjalanan beberapa kilometer untuk mencapai lokasi kebakaran. Petugas juga menghadapi keterbatasan air minum saat melakukan pemadaman dalam waktu lama.
“Di beberapa lokasi, perjuangannya luar biasa. Petugas harus berjalan kaki karena tidak ada akses jalan. Bahkan, ketika persediaan air minum habis, mereka berusaha menyaring air seadanya agar bisa diminum. Kami berharap kondisi seperti ini bisa dilihat langsung,” ungkapnya.
Menurut Diana, pemerintah daerah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terus berupaya melakukan pemadaman, termasuk di kawasan yang sulit dijangkau. Karena itu, kunjungan Menteri Kehutanan diharapkan dapat membuka ruang koordinasi dan mendorong dukungan konkret dari pemerintah pusat.
Meski menyayangkan pembatalan tersebut, Diana mengaku tidak mengetahui secara pasti alasan perubahan agenda. Ia menduga ada kepentingan lain yang harus diprioritaskan di Pangkalan Bun, tetapi tidak memastikan hal itu sebagai alasan resmi pembatalan.
“Kami tidak tahu apa pertimbangannya. Mungkin ada hal yang lebih mendesak sehingga beliau harus ke Pangkalan Bun. Namun, kami sangat menyayangkan karena kesempatan untuk berdiskusi dan menyampaikan kondisi karhutla di Kotim akhirnya tidak terlaksana,” katanya.
Diana memastikan pemerintah daerah belum bertemu langsung dengan Menteri Kehutanan hingga informasi pembatalan diterima. Ia juga menilai komunikasi dengan tim protokoler kementerian tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.
Di tengah kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah, Diana turut menjelaskan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sebagian siswa masih mengikuti pembelajaran tatap muka karena sedang menjalani ulangan sesuai jadwal, sedangkan siswa yang tidak mengikuti ulangan melaksanakan pembelajaran jarak jauh.
“Yang masih masuk itu karena ada jadwal ulangan. Setelah selesai, mereka pulang. Untuk siswa yang tidak ulangan, pembelajaran dilaksanakan jarak jauh,” jelasnya.
Diana menegaskan, pelaksanaan ulangan tatap muka harus tetap mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kesehatan siswa. Ia mengaku telah mengingatkan jajaran Dinas Pendidikan agar tidak memaksakan kegiatan di sekolah apabila situasi tidak memungkinkan.
“Saya sudah sampaikan agar jangan dipaksakan. Kondisi harus tetap diperhatikan, terutama keselamatan dan kesehatan anak-anak di tengah kabut asap seperti sekarang,” pungkasnya. (KLIK-RED)
