KLIK. PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran memperingatkan agar kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan dengan memperhatikan ketentuan hukum supaya kegiatan itu dapat terhindar dari praktik korupsi dan pungutan liar. 

Pernyataan itu disampaikan setelah menandatangani Pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalteng, yang menjadi wujud konkret dari komitmen pemerintah untuk proaktif dalam upaya melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi.

“Saya peringatkan kepada kita semua untuk  tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela baik itu pungli, maupun perbuatan melanggar hukum lainnya,” kata dia, Rabu (9/2)

Dalam kesempatan itu, Gubernur meminta pemerintah provinsi dapat menjadi contoh yang baik dalam upaya pemberantasan korupsi, sehingga pemerintah kabupaten dan kota dapat melakukan hal yang sama, bahkan membuat inovasi dan terobosan dalam menciptakan pelayanan publik yang lebih akuntabel dan transparan.

“Agar kita semua selalu aktif dalam mengedepankan upaya pencegahan pemberantasan pungutan liar serta tindakan pelanggaran hukum lain seperti korupsi,” katanya mengingatkan.

Diapun meminta seluruh jajaran agar selalu profesional melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, dan jangan sampai ada terjadi kejadian Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalteng. 

Karena itulah kegiatan pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan mencermati ketentuan hukum. Proses dilakukan dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari perencanaan, proses pemilihan baik itu tender maupun seleksi sampai dengan pengelolaan kontrak hingga selesai proses pengerjaan.

“Agar seluruh pihak selalu mengedepankan komunikasi dan koordinasi dalam penegakkan hukum, dalam rangka menciptakan iklim pembangunan yang kondusif,” katanya mengakhiri. (KLIK-RED)