KLIK. PANGKALAN BUN - Wakil Ketua ll DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) Bambang Suherman angkat bicara atas anjloknya harga sawit. Pemerintah kabupaten diminta ambil sikap atas fenomena itu. 

Sebab dampaknya membuat petani ini menjerit. Hal ini menyusul terkait larangan ekspor CPO pertanggal 28 April 2022.

Bambang Suherman saat diwawancarai awak media mengharapkan agar pemerintah segera mengambil sikap mengenai harga tandan buah segar (TBS) sawit di sejumlah pabrik langsung turun drastis.

"Soal penurunan harga TBS ini harusnya tidak boleh sepihak karena soal harga TBS ini ditentukan oleh pemerintah," kata Bambang Suherman, Kamis (28/4).

Maka dari itu kami mendorong agar pemerintah daerah melalui Provinsi Kalteng segera mengambil sikap. 

Menurutnya, peraturan presiden yang melarang ekspor ini sudah bagus agar minyak goreng dalam negeri juga melimpah dan harga dapat terjangkau.

"Memang fenomena minyak goreng mahal di sejumlah daerah ini sangat aneh, padahal Indonesia sebagai lumbung sawit terbesar. Seharusnya bisa menekan harga minyak goreng," kata Bambang Suherman.

Kemudian adanya kebijakan presiden ini supaya minyak goreng kembali stabil di pasaran namun dampak lainnya terkait larangan ekspor CPO juga mulai dirasakan karena harga TBS di pabrik sawit mulai turun harga.

Termasuk menegur pabrik yang telah menurunkan harga TBS secara sepihak. Bahkan sejumlah pabrik telah menurunkan harga mukai dari Rp 2.000 hingga Rp 2.500.

"Jika persoalan ini tak diambil kebijakan, maka bakal berlarut dan kasihan petani kita. Karena tidak sesuai dengan biaya perawatan yang dikeluarkan. Sebab, satu ini pupuk harganya sangat mahal," tuturnya.

Dia mengimbau petani agar tenang terlebih dulu sebab masalah ini pihaknya berada bersama masyarakat agar ke depan harga TBS dapat stabil dan dengan harga minyak goreng yang terjangkau. (KLIK-RED)