KLIK.SAMPIT – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, tidak hanya memicu kabut asap, tetapi juga menambah tekanan terhadap kebutuhan air bersih masyarakat. Ketua DPRD Kotim Rimbun menilai penanganan karhutla dan kekeringan membutuhkan dukungan lintas sektor serta perhatian lebih besar dari pemerintah pusat.

Rimbun mengatakan, dampak karhutla mulai dirasakan di berbagai sektor, termasuk transportasi darat, air, dan udara. Kabut asap juga mengganggu aktivitas masyarakat serta menimbulkan kekhawatiran terhadap kesehatan publik.

“Tidak hanya mengganggu jalur penerbangan, karhutla juga berdampak luas terhadap kelancaran infrastruktur transportasi darat, air, hingga udara,” ungkap Rimbun, Rabu (14/10).

Menurut dia, penanganan kebakaran tidak bisa hanya mengandalkan petugas yang bekerja di lapangan. Pemerintah daerah, instansi vertikal, tim pencegahan karhutla, dan masyarakat perlu memperkuat koordinasi, terutama ketika kebakaran muncul di sejumlah titik dalam waktu berdekatan.

Di tengah penanganan karhutla, kekeringan berkepanjangan turut memunculkan persoalan ketersediaan air bersih. Sejumlah wilayah mulai menghadapi keterbatasan pasokan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Selain penanganan langsung di lapangan, DPRD Kotim bersama pemerintah daerah juga berupaya memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat yang mulai kesulitan mendapatkannya,” ujarnya.

Rimbun menilai pemenuhan kebutuhan dasar warga perlu berjalan beriringan dengan upaya pemadaman dan pencegahan kebakaran. Sebab, dampak kekeringan tidak hanya meningkatkan kerentanan terhadap kebakaran, tetapi juga menyulitkan masyarakat memperoleh air bersih.

Untuk memperkuat penanganan, pemerintah daerah juga terus mengusulkan peningkatan status penanganan karhutla dan kekeringan kepada pemerintah pusat.

“Peningkatan status menjadi darurat nasional diharapkan mampu mendatangkan perhatian serta dukungan anggaran yang lebih optimal dari pusat,” tambahnya.

Menurut Rimbun, dukungan pemerintah pusat dibutuhkan karena penanganan karhutla dan kekeringan memerlukan sumber daya yang memadai. DPRD Kotim, kata dia, akan terus mendorong koordinasi dengan pemerintah daerah dan pusat agar upaya penanganan berjalan lebih optimal.

Di tengah kebakaran dan keterbatasan air bersih, percepatan penanganan menjadi penting untuk mengurangi dampak terhadap masyarakat. Selain memadamkan api, pemerintah juga perlu memastikan kebutuhan dasar warga serta kelancaran aktivitas transportasi tetap mendapat perhatian.(KLIK-RED)