KLIK.SAMPIT – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menunda peninjauan langsung kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, Rabu (14/10). Rombongan Menhut memilih melanjutkan perjalanan ke Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), sebelum kembali ke Sampit.
Informasi tersebut disampaikan Raja Juli saat ditemui awak media di Hotel Aquarius Sampit. Ia mengonfirmasi bahwa peninjauan karhutla di Kotim tidak dilaksanakan pada hari itu dan menyebut akan kembali ke Sampit setelah dari Pangkalan Bun.
“Oh saya di Sampit kan ini? Nanti, nanti pulangnya ke sini,” ujar Raja Juli saat menjawab pertanyaan wartawan.
Perubahan agenda tersebut membuat rencana peninjauan lokasi karhutla bersama pemerintah daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kotim belum terlaksana.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Kotim telah menggelar rapat koordinasi di Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Kotim, Selasa (13/10). Rapat itu digelar untuk mempersiapkan kunjungan kerja Menhut sekaligus agenda peninjauan lapangan.
Dalam rencana awal, Raja Juli dijadwalkan melihat kondisi karhutla di wilayah Mentawa Baru Hulu dan Mentawa Baru Ketapang. Kunjungan tersebut diharapkan menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan kondisi lapangan serta kebutuhan penanganan kebakaran.
Berdasarkan informasi yang disampaikan Infoviral Sampit, rombongan Menhut memilih menuju Kobar terlebih dahulu karena kondisi karhutla di wilayah tersebut juga membutuhkan penanganan cepat. Peninjauan di Kotim disebut akan dilanjutkan setelah rombongan kembali ke Sampit, meski jadwal pastinya belum disampaikan.
Kotim Catat 2.137 Hektare Lahan Terbakar
Batalnya peninjauan pada hari itu mendapat perhatian warga. Rahmat, salah seorang warga Kotim, mengaku kecewa karena berharap Menteri Kehutanan dapat melihat langsung dampak karhutla terhadap masyarakat.
Ia menilai dampak kebakaran terhadap manusia perlu mendapat perhatian serius, selain dampaknya terhadap satwa dan lingkungan.
Sebelumnya, Koordinator Lapangan Satgas Penanganan Karhutla Kotim, Rihel, menyampaikan harapan agar pemerintah pusat memberikan dukungan peralatan pemadaman serta membantu penyelesaian persoalan penetapan kawasan.
Berdasarkan data BPBD Kotim hingga 11 Oktober 2026, tercatat 1.400 kejadian kebakaran dengan luas lahan terbakar mencapai 2.137 hektare. Kecamatan Seranau menjadi wilayah dengan luasan terbakar terbesar, yakni 884 hektare. Pada periode yang sama, akumulasi titik panas atau hotspot di Kotim mencapai 44.251 titik.
Data tersebut menggambarkan besarnya tantangan penanganan karhutla yang dihadapi pemerintah daerah. Karena itu, peninjauan langsung dari pemerintah pusat diharapkan tidak hanya menjadi agenda kunjungan, tetapi juga membuka ruang untuk menindaklanjuti kebutuhan penanganan di lapangan.
Hingga berita ini disusun, belum ada jadwal pasti mengenai pelaksanaan peninjauan lanjutan Menhut di Kotim. Pemerintah daerah dan masyarakat masih menunggu kepastian agenda tersebut serta tindak lanjut dukungan untuk penanganan karhutla. (KLIK-RED)
