KLIK.SAMPIT – Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Rimbun, menyayangkan pembatalan agenda kunjungan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni ke Kotim, Rabu (14/10). Di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih membutuhkan perhatian serius, pembatalan itu dinilai menghilangkan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan langsung kondisi di lapangan.
Rimbun mengatakan, pemerintah daerah bersama DPRD telah menyiapkan agenda peninjauan lapangan agar persoalan karhutla dapat dilihat secara langsung. Hasil peninjauan itu diharapkan menjadi bahan untuk menyampaikan kondisi faktual kepada pemerintah pusat, termasuk Presiden.
“Bahkan kita sudah persiapkan agenda tinjauan lapangan supaya langsung melihat dan menyampaikan itu ke Pak Presiden secara faktual,” kata Rimbun.
Ia juga menyoroti koordinasi kunjungan yang menurutnya lebih banyak dilakukan dengan tim Manggala Agni tanpa komunikasi memadai dengan pemerintah daerah. Padahal, Pemkab Kotim dan DPRD memiliki informasi mengenai kondisi wilayah terdampak serta kendala penanganan karhutla.
“Saya sesalkan juga kunjungan Menhut di daerah ini. Mereka hanya koordinasi dengan tim Manggala Agni. Jadi kita ini tak ada dianggap oleh mereka. Tidak salah kalau penanganan ini suruh Manggala Agni sendiri saja lagi,” ujarnya.
Menurut Rimbun, penanganan karhutla membutuhkan kerja sama lintas instansi. Upaya pemadaman, penanganan dampak, dan pencegahan kebakaran tidak dapat berjalan optimal jika komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah tidak terbangun dengan baik.
Ia menegaskan, pemerintah daerah ingin membantu penanganan karhutla sesuai kondisi dan kebutuhan di lapangan. Karena itu, koordinasi seharusnya menjadi bagian penting dalam setiap upaya penanganan kebakaran.
“Kita ini mau membantu. Ini sebenarnya bagian dari tupoksi Menhut. Karena ketidakmampuannya menjaga hutan sampai terbakar ini, seharusnya ada koordinasi dengan daerah. Jangan sampai kita mau membantu saja malah sulit berkoordinasi,” tegasnya.
Rimbun menilai, pembatalan kunjungan tersebut juga menghilangkan kesempatan untuk memperlihatkan langsung berbagai persoalan yang dihadapi daerah. Menurutnya, pemerintah pusat perlu membuka ruang komunikasi dengan pemerintah daerah agar dukungan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Ia mengingatkan, pola koordinasi yang membuat daerah merasa tidak dilibatkan dapat memicu kekecewaan masyarakat. Terlebih, karhutla bukan hanya persoalan kebakaran lahan, tetapi juga menyangkut keselamatan warga, kondisi lingkungan, dan kemampuan petugas menangani api.
“Makanya jangan salah, ke depannya warga ini akan melawan dengan arogansi pemerintah pusat kalau begini polanya. Dengan mudah dia membatalkan agendanya hari ini,” katanya.
Rimbun berharap pemerintah pusat mengevaluasi pola koordinasi dengan pemerintah daerah, terutama ketika suatu wilayah menghadapi bencana yang membutuhkan penanganan bersama. Ia menegaskan, pemerintah daerah siap mendukung upaya penanganan karhutla, tetapi keterlibatan tersebut perlu ditopang komunikasi yang terbuka dan koordinasi yang jelas.
Menurutnya, penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh pihak agar langkah yang diambil tidak berhenti pada pemadaman, tetapi juga menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayah terdampak. (KLIK-RED)
