Home DPRD Kotawaringin Timur Juliansyah Kritik Menhut Batal ke Kotim: Jangan Sampai Pusat Terima Laporan ABS

Juliansyah Kritik Menhut Batal ke Kotim: Jangan Sampai Pusat Terima Laporan ABS

  Sugianto   | Kamis , 15 Oktober 2026
77c87ad9157c1ee0fdb567991562affb.jpg
Kabut asap pekat di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah , Rabu (14/10).(Usay Nor Rahmad/Klikkalteng.id)

KLIK.SAMPIT – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Juliansyah, mengkritik batalnya agenda Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kotim. Ia mengingatkan agar pemerintah pusat tidak hanya mengandalkan laporan di atas kertas yang belum tentu menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan.

“Jangan sampai nanti kembali ke pusat membuat laporan asal bapak senang (ABS), seolah-olah kondisi karhutla baik-baik saja. Bagaimana laporan yang disampaikan jika tidak ke lapangan,” tegas Juliansyah, Kamis (15/10/2026).

Juliansyah menyayangkan batalnya peninjauan tersebut karena dinilai menjadi kesempatan bagi pemerintah pusat untuk melihat langsung kondisi karhutla sekaligus memahami kendala yang dihadapi petugas pemadam di lapangan.

Sebelumnya, Kotim masuk dalam rencana lokasi pemantauan Menhut bersama Kota Palangka Raya dan Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar). Namun, Raja Juli Antoni yang sempat menginap di salah satu hotel di Sampit melanjutkan perjalanan ke Pangkalan Bun pada Rabu (14/10/2026), sementara agenda peninjauan karhutla di Kotim tidak terlaksana.

“Padahal ini adalah kesempatan untuk memperlihatkan langsung kondisi kebakaran di daerah Kotim,” ujarnya.

Menurut politisi Partai Gerindra tersebut, penanganan karhutla di Kotim masih membutuhkan perhatian serius. Sejumlah kawasan memerlukan penanganan ekstra, terutama lokasi kebakaran di lahan gambut dan wilayah yang sulit dijangkau petugas.

Ia menilai, peninjauan langsung dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai situasi di lapangan, termasuk hambatan pemadaman dan kebutuhan dukungan tambahan. Informasi tersebut penting agar pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kebijakan sesuai kondisi yang dihadapi daerah.

Juliansyah menegaskan, masyarakat tidak sekadar mengharapkan kunjungan pejabat pusat sebagai agenda seremonial. Ia berharap persoalan karhutla di Kotim dapat menjadi perhatian di tingkat nasional sehingga daerah memperoleh dukungan penanganan yang dibutuhkan.

“Kami warga Kotim sudah mengharapkan kehadiran Menteri agar melihat langsung kondisi di sini dan menyampaikannya kepada Presiden, supaya ada solusi dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap penanganan karhutla di Kotim. Menurutnya, kondisi lapangan perlu menjadi dasar dalam menyusun langkah penanganan agar persoalan kebakaran dan dampaknya terhadap masyarakat dapat ditangani secara tepat. (KLIK-RED)

 

Baca Juga

Ikuti Kami