KLIKKALTENG.ID – Pemerintah Indonesia membahas tawaran bantuan dari sejumlah negara tetangga untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang memicu kabut asap di kawasan Asia Tenggara. Pembahasan teknis dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto menyetujui tawaran bantuan tersebut.
Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan, koordinasi terkait bantuan melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Namun, rincian bentuk bantuan dan negara yang akan terlibat belum dijelaskan lebih lanjut dalam keterangan yang disampaikan.
Di sisi lain, Indonesia tetap menjalankan kewajiban pelaporan berkala kepada ASEAN mengenai situasi karhutla dan langkah penanganannya.
Arrmanatha menjelaskan, laporan tersebut disampaikan melalui mekanisme ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution (ACC THPC). Informasi yang dilaporkan mencakup perkembangan kondisi kebakaran serta upaya yang dilakukan pemerintah di lapangan.
Menurut dia, Indonesia telah memenuhi kewajiban pelaporan secara rutin. Mekanisme koordinasi ASEAN tersebut juga menerapkan status siaga Level 3 terkait kabut asap di kawasan.
Untuk menangani karhutla di dalam negeri, pemerintah mengerahkan sekitar 60.000 personel di enam provinsi. Upaya penanganan juga didukung helikopter dan pesawat untuk pemadaman melalui water bombing, serta pelaksanaan modifikasi cuaca.
Arrmanatha menyebut, berdasarkan laporan terakhir yang diterimanya, jumlah titik panas atau hotspot menunjukkan tren penurunan setiap hari. Meski demikian, ia tidak merinci jumlah titik panas maupun wilayah yang mengalami penurunan tersebut.
Tawaran bantuan dari negara tetangga menjadi bagian dari koordinasi penanganan karhutla yang berdampak lintas negara. Pemerintah masih membahas aspek teknis bantuan sembari melanjutkan upaya pemadaman dan menyampaikan perkembangan situasi kepada ASEAN. (KLIK-RED)
