Home Peristiwa Warga Terganggu, Jalan Seranau–Cempaga Kembali Berlumpur, Anggaran Terpangkas Drastis

Warga Terganggu, Jalan Seranau–Cempaga Kembali Berlumpur, Anggaran Terpangkas Drastis

  Sugianto   | Jumat , 04 April 2025
2835ec927f8c74041ffc7e8821702245.jpg
Sebuah mobil berusaha keras melewati jalan rusak, hancur dan berlumpur yang menghubungkan Kecamatan Cempaga, Seranau, dan Pulau Hanaut.

KLIK.SAMPIT – Ruas jalan lintas provinsi yang menghubungkan Kecamatan Seranau, Cempaga, dan Pulau Hanaut di Kabupaten Kotawaringin Timur kembali rusak parah. Kondisinya kini memprihatinkan, berubah menjadi kubangan lumpur yang menyulitkan mobilitas warga.

Kerusakan terparah terjadi di jalur antara Desa Terantang dan Pulau Hanaut. Warga yang melintasi jalur itu mengeluhkan seringnya kendaraan terperosok, bahkan ada yang harus didorong atau ditarik karena terjebak lumpur.

“Sudah berbulan-bulan seperti ini. Kami sangat kesulitan, apalagi kalau hujan. Motor sering jatuh, mobil pun banyak yang ambles,” keluh Rusdi, warga setempat, Jumat (4/4).

Ia menyayangkan lambannya penanganan, padahal jalan tersebut merupakan akses utama warga untuk bekerja, sekolah, dan aktivitas harian lainnya.

“Ini jalan satu-satunya buat kami. Harusnya jadi prioritas,” tambahnya.

Kepala Dinas PUPR Kalimantan Tengah Shalahuddin, mengungkapkan bahwa upaya perbaikan jalan tersebut terhambat pemangkasan anggaran. Dari rencana Rp50 miliar, hanya Rp5 miliar yang terealisasi untuk tahun 2025.

“Akibatnya beberapa paket pembangunan jalan tidak bisa rampung. Kita akan upayakan agar jalan tetap fungsional,” ujarnya.

Shalahuddin menjelaskan, ruas ini sebelumnya ditargetkan untuk pembangunan sepanjang 6-7 kilometer dan masuk program prioritas karena menghubungkan dua kabupaten, yaitu Kotim dan Katingan. Namun, dengan anggaran yang ada, pembangunan hanya bisa dilakukan sekitar 2 kilometer saja.

“Kebijakan efisiensi anggaran ini bukan hanya berdampak pada proyek di Kotim, tetapi juga di seluruh wilayah Kalteng. Proyek-proyek akan disusun ulang dan dilaksanakan bertahap,” jelasnya.

Ruas jalan Cempaka Mulia-Kampung Melayu yang menjadi bagian dari jalur tersebut telah resmi diambil alih oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sejak November 2024. Namun, hingga kini masyarakat belum merasakan dampak nyata dari peralihan status tersebut.

Warga berharap ada solusi konkret dari pemerintah. “Kalau jalan ini terus dibiarkan, kasihan masyarakat. Ini bukan cuma soal infrastruktur, tapi soal akses hidup kami sehari-hari,” tegas Rusdi. (KLIK-RED)

Baca Juga

Ikuti Kami