KLIK.SAMPIT - Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) berpeluang menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui layanan pengujian sampel lingkungan. Potensi tersebut diperkirakan mencapai Rp700 juta hingga Rp1 miliar dari 52 perusahaan besar swasta (PBS), jika pemerintah daerah membangun laboratorium lingkungan dengan estimasi anggaran sekitar Rp3 miliar.
Ketua Komisi II DPRD Kotim Akhyannoor mendorong pembangunan laboratorium di bawah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Menurutnya, fasilitas tersebut dapat memudahkan perusahaan melakukan pengujian sampel tanpa harus mengirimkannya ke luar daerah.
“Laboratorium DLH ini harus didirikan supaya perusahaan-perusahaan bisa melakukan pengujian di Kotim. Selama ini pengujiannya banyak dibawa ke Jawa. Kalau laboratorium kita sudah ada, PBS cukup ke Sampit saja untuk memeriksa sampel dan limbah mereka,” ujarnya, Jumat (23/10).
Akhyannoor menyebut, kebutuhan pengujian lingkungan dari perusahaan perkebunan kelapa sawit dan sektor usaha lainnya menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan daerah. Selain melayani perusahaan di Kotim, laboratorium tersebut juga berpotensi menjangkau pengguna jasa dari kabupaten sekitar.
Namun, potensi pendapatan itu perlu didukung kesiapan fasilitas, tenaga teknis, serta pemenuhan persyaratan dan perizinan yang berlaku. Dengan demikian, laboratorium tidak hanya menjadi sarana pengujian, tetapi juga dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
“Ini menjadi skala prioritas kita. Bagaimana laboratorium DLH ini bisa berdiri dan memberikan kontribusi nyata terhadap PAD daerah,” tegas politikus Partai Gerindra tersebut.
Ia menambahkan, pembangunan laboratorium juga berkaitan dengan upaya memperkuat kemampuan operasional DLH. Selama ini, keterbatasan anggaran menjadi salah satu perhatian Komisi II, termasuk untuk mendukung pelayanan kebersihan dan pengangkutan sampah.
Akhyannoor berharap, keberadaan laboratorium dapat membuka sumber pendapatan baru yang membantu pemerintah daerah meningkatkan dukungan terhadap kebutuhan operasional DLH. Meski demikian, perencanaan investasi perlu memperhitungkan biaya pembangunan, pengadaan peralatan, tenaga ahli, operasional, serta pemeliharaan.
Menurutnya, estimasi anggaran sekitar Rp3 miliar perlu dipertimbangkan berdasarkan manfaat jangka panjang bagi daerah. Apabila dapat direalisasikan dan dikelola secara profesional, laboratorium tersebut berpeluang memperkuat pelayanan pengujian lingkungan sekaligus menambah PAD Kotim.
“Jangan sampai kita memiliki potensi pendapatan yang besar, tetapi tidak bisa dimanfaatkan karena fasilitasnya belum tersedia. Kalau laboratorium ini bisa direalisasikan dan dikelola dengan baik, harapannya DLH bisa lebih mandiri dan pelayanan lingkungan di Kotim semakin optimal,” pungkasnya.(KLIK-RED)
