KLIK. SAMPIT – Realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) baru mencapai 57,65 persen hingga akhir September 2026. Dengan waktu tersisa sekitar tiga bulan sebelum tutup tahun anggaran, DPRD Kotim meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat pelaksanaan kegiatan agar program yang telah direncanakan dapat diselesaikan tepat waktu.
Anggota Komisi III DPRD Kotim SP Lumban Gaol, mengatakan capaian tersebut perlu dikejar melalui optimalisasi pelaksanaan kegiatan pada Oktober hingga Desember. Ia mengingatkan agar OPD tidak menunda pekerjaan hingga mendekati akhir tahun.
Menurut Lumban Gaol, lambatnya penyerapan anggaran pada awal tahun antara lain dipengaruhi pola pelaksanaan APBD yang umumnya mulai berjalan pada Maret. Sementara pada Januari dan Februari, kegiatan lebih banyak berfokus pada pembenahan administrasi dan pembayaran belanja rutin, terutama gaji pegawai.
“Lambatnya penyerapan anggaran pada awal tahun antara lain dipengaruhi pola pelaksanaan APBD yang mulai berjalan pada Maret. Sementara Januari dan Februari lebih banyak digunakan untuk pembenahan administrasi, dengan pembayaran yang didominasi belanja rutin seperti gaji,” ungkapnya, Selasa (27/10).
Ia juga menyoroti pola penyerapan anggaran yang cenderung meningkat pada penghujung tahun. Menurutnya, penyerapan pada kuartal pertama, kedua, dan ketiga masing-masing umumnya sekitar 20 persen, sedangkan 40 persen sisanya berada pada kuartal keempat.
Kondisi tersebut, kata dia, membuat sebagian OPD baru menggenjot pelaksanaan kegiatan ketika tahun anggaran mulai mendekati penutupan.
“Jadi rata-rata OPD itu memaksakan penyerapan anggaran dimulai September. Pada kuartal pertama, kedua, dan ketiga, umumnya masih bersifat gaji dan biaya operasional rutin,” ujarnya.
Politikus Partai Demokrat itu menegaskan, percepatan realisasi anggaran harus diikuti pengawasan terhadap pelaksanaan program. Pemerintah daerah perlu memastikan kegiatan yang telah direncanakan benar-benar berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar mengejar angka penyerapan menjelang akhir tahun.
Ia mengatakan, DPRD terus menjalin komunikasi dengan instansi terkait untuk memantau perkembangan kegiatan. Pemantauan itu juga menjadi bagian dari upaya menindaklanjuti pertanyaan masyarakat mengenai program pembangunan yang belum terlihat pelaksanaannya.
“Kami tetap mendesak agar pekerjaan bisa selesai tepat waktu. Masyarakat juga sering bertanya kenapa pekerjaan belum dikerjakan dan apakah tahun ini jadi dilaksanakan. Karena itu, kami terus berkomunikasi dan memonitor perkembangannya,” tegasnya.
Lumban Gaol berharap seluruh OPD memanfaatkan sisa waktu tahun anggaran 2026 secara optimal. Dengan percepatan yang terukur dan pengawasan yang memadai, program yang telah dianggarkan diharapkan dapat dituntaskan sesuai jadwal dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat Kotim.
(KLIK-RED)
