KLIK. PALANGKA RAYA – Pj Sekda Kalimantan Tengah, Nuryakin menyampaikan, pemerintah provinsi segera menindaklanjuti arahan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalteng mengenai pemeriksaan interim terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021.

Dikatakan dia, seluruh Satuan Organisasi Perangkat Daerah pengguna anggaran laporan penggunaan anggarannya pada tahun lalu. Ditergetkan penyusunan hingga penyerahan LKPD Tahun 2021 ini sudah diselesaikan pada tanggal 18 Meret bulan depan.

“Target 18 Maret itu karena perintaan dari BPK dan dari provinsi berupaya menyelesaikan laporan tersebut tepat pada waktunya,” kata dia.

Dia mengingatkan, penyusunan LKPD itu harus memperhatikan ketentuan yang ditetapkan sebagaimana sistem pelaporan keuangan daerah. Pemerintah meminta semua pihak dapat bekerjasama mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas LKPD 2021 itu.

Supaya komitmen mempertahankan Opini WTP itu bisa tercapai, semua SOPD di lingkungan pemerintah provinsi mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan terkait penyusunan LKPD, yang meliputi kontrak, surat pertanggungjawaban, rician kas dan berbagai dokumen penggunaan anggaran lainnya.

“Menyampaikan LKPD ini hal yang rutin dilakukan berkenaan dengan sistem pelaporannya. Pemerintah sudah melakukan pertemuan pendahuluan dengan BPK dalam rangka membahas LKPD ini,” kata dia.

Jika melihat prestasi Pemprov Kalteng yang sudah meraih Opini WTP berturut-turut, maka dipastikan semua SOPD sudah tahu betul apa saja yang harus mereka kerjaan berkaitan dengan langkah penyampaian LKPD itu.

“Sampai 18 Maret itukan masih panjang, sehingga kami optimis semua yang diarahkan BPK terkait LKPD bisa dipenuhi seluruhnya,” katanya mengakhiri. (KLIK-RED)