KLIK. PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran menegaskan, pemerintah provinsi bersama jajaran pemerintah kabupaten dan kota terus memperkuat komitmen dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
Ditegaskan dia, komitmen tersebut tidak hanya sebagai upaya mewujudkan tataa kelola pemerintahan yang baik, tetapi juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Kalteng.
“Saya minta kepada semua pihak untuk memperhatikan semua hal yang menyangkut persoalan pencegahan korupsi. Koordinasi dengan pengawas dan aparat penegak hukum sangat diperlukan dalam hal ini,” kata dia, Selasa (15/3).
Langkah dalam pencegahan korupsi sudah terlihat bagus dengan peningkatan kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Khususnya untuk lingkup Pemerintah Provinsi Kalteng, pelaporan sudah 100 persen dengan jumlah wajib lapor sebanyak 485 orang.
Sedangkan tingkat kepatuhan pemerintah kabupaten dan kota sudah berada di angka 94,85 persen atau naik 3,73 persen dari tahun 2020 sebesar 91,12 persen. Sementara itu untuk tingkat kepatuhan LHKPN 2021 untuk DPRD Provinsi adalah 77,78 persen dengan jumlah wajib lapor sebanyak 45 orang.
“Pastinyakan pemerintah menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak atas segala daya dan upaya yang telah kita lakukan bersama-sama,” katanya.
Ke depannya masih perlu terus dilakukan upaya pencegahan tindak pidana korupsi, dengan cara berperan aktif sesuai dengan kapasitas masing-masing dalam mendukung dan menjalankan program pencegahan.
Terpenting juga seluruh entitas yang memiliki tanggungjawab dan peran dalam pencapaian delapan area intervensi segera melakukan akselerasi kinerja untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan kinerja sesuai dengan indikator yang ditetapkan.
“Yang perlu memang langkah-langkah preventif harus didahulukan, melalui koordinasi dan komunikasi antar instansi yang baik untuk memperkuat sinergitas pemerintah,” katanya mengakhiri.(KLIK-RED)
