KLIK. PALANGKA RAYA – Asisten I Setda Provinsi Kalteng, Katma F Dirun mengatakan, upaya pelestarian bahasa daerah pada dasarnya sangat memerlukan payung hukum dalam hal ini sebuah Peraturan Daerah agar bahasa yang menjadi identitas daerah itu tidak semakin terkikis.

Hal itu diungkapnya usai menghadiri rapat gabungan dengan DPRD Kalteng untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Bahasa Indonesia dan Pelestarian Bahasa Daerah di Kalteng, Selasa (25/1). 

“Bahasa Indonesia tetap yang paling utama, tapi bahasa daerah juga penting untuk dilestarikan. Elemen ini harus diperhatikan untuk kita wujudkan kepada generasi kita di Kalteng ini,” kata dia.

Dikatakanya dia, penggunaan Bahasa Indonesia merupakan sesuatu yang menjadi kewajiban. Demikian pula dengan bahasa asing, yang dianggap penting dikuasi. Namun, bahasa daerah yang merupakan ciri khas dan jati diri sebagai masyarakat Kalteng harus terus dilestarikan.

“Pemerintah bersama dengan DPRD menyusun regulasinya, untuk pelestarian bahasa daerah. Sehingga nanti ada aturan yang mengatur tatanan program-program kerja bagi perangkat daerah dalam merealisasikan ini,” kata dia.

Selama ini penggunaan Bahasa Indonesia dan bahasa daerah dianggap kurang proposional. Terlebih apabila melihat kenyataan di lapangan, penggunaan bahasa daerah jarangan sekali dipergunakan dalam berbagai hal.

Maka dari itulah perlu sebuah aturan hukum yang bisa menjadi dasar memperkuat arah penggunaan bahasa daerah dalam berbagai bidang, yang salah satunya di bidang pendidikan dan sektor lainnya. 

“Jangan sampai bahasa daerah sebagai ciri khas kita dilupakan. Kita memang wajib menggunakan Bahasa Indonesia di mana-mana, kita memang harus bisa menggunakan bahasa asing. Tapi bahasa daerah tidak boleh dilupakan,” katanya mengakhiri. (KLIK-RED)