KLIK. PALANGKA RAYA – Penjabat Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah, Nuryakin mengharapkan, laporan keuangan pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten dan kota tahun 2021 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pernyataan itu disampaikannya menanggapi penyerahan laporan keuangan dari seluruh pemerintah daerah untuk selanjutnya diaudit oleh BPK RI Perwakilan Kalteng. Dia menambahkan jika laporan keuangan itu sebelumnya sudah dibahas bersama oleh pemerintah dan lembaga legislatif setempat.

“Gubernur, bupati, wali kota menyampaikan laporan keuangan kepada BPK RI paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Ini artinya pada bulan ini semua laporan itu sudah diserahkan untuk diaudit,” kata dia.

Khususnya untuk laporan keuangan Pemprov Kalteng tahun 2021, Nuryakin menjabarkan, anggaran pendapatan sebesar Rp 4,7 triliun lebih dengan realisasi sebesar Rp 5,1 triliun lebih dan kedua, anggaran Belanja sebesar Rp.4,9 triliun lebih dengan realisasi sebesar Rp.4,5 triliun lebih.

“Kemudian realisasi pendapatan dan belanja serta pengakuan akun-akun akrual seperti pengakuan piutang, pendapatan diterima dimuka dan lain sebagainya itu telah disajikan dalam laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan neraca tahun 2021,” katanya menerangkan.

Lebih lanjut Nuryakin menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Kalteng dalam pemeriksaan pendahuluan atas Laporan Keuangan 2021 untuk masing-masing entitas pelaporan, dan telah menyampaikan hasil pemeriksaan pendahuluan atas beberapa permasalahan yang harus ditindaklanjuti dalam akurasi penyusunan laporan keuangan.

“Maka dari itu diharapkan laporan keuangan Pemprov Kalteng serta Laporan Keuangan kabupaten dan kota Tahun Anggaran 2021 mendapatkan opini WTP,” katanya mengakhiri. (KLIK-RED)