KLIK. SAMPIT – Sejumlah jembatan kayu di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), membutuhkan penanganan karena berkaitan dengan kelancaran mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Keterbatasan daya dukung jembatan membuat kendaraan bermuatan berat kesulitan melintas, sehingga pengangkutan material dan hasil pertanian berpotensi membutuhkan biaya lebih besar.
Anggota DPRD Kotim Zainuddin, mengatakan perbaikan jalan dan jembatan perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama pada jalur yang menghubungkan permukiman dengan sekolah, pasar, dan pusat kegiatan ekonomi warga.
“Jalan Sapihan ini merupakan urat nadi masyarakat untuk menuju pasar maupun sekolah. Karena itu, kami berharap pemerintah lebih memperhatikan infrastruktur yang sangat vital bagi kepentingan warga,” ujarnya, Kamis (29/10/2026).
Menurut Zainuddin, kebutuhan perbaikan tidak hanya terdapat pada jembatan menuju SMA Negeri 1 Samuda. Sejumlah titik lain juga memerlukan penanganan agar mobilitas masyarakat tidak terus terkendala kondisi konstruksi yang menua.
Di Kelurahan Samuda Kota, terdapat dua jembatan yang membutuhkan perbaikan. Masing-masing berada di sekitar muara sungai dengan panjang sekitar 30 meter dan di dekat Jalan An-Nur sepanjang kurang lebih 25 meter.
Kebutuhan serupa ditemukan di kawasan Manunggal dan Jalan Partoe Mukhsin, yang menghubungkan wilayah Basirih Hilir hingga Sapihan Kecil. Selain itu, tiga jembatan di wilayah Desa Jaya Kelapa dan Basirih Hilir juga diharapkan masuk dalam perencanaan penanganan pemerintah.
Zainuddin menilai, keterbatasan daya dukung jembatan dapat meningkatkan biaya operasional angkutan. Pengangkutan tanah dan pasir, misalnya, berpotensi membutuhkan dua hingga tiga kali perjalanan apabila kendaraan tidak dapat membawa muatan secara optimal.
Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh penyedia jasa angkutan, tetapi juga berpotensi memengaruhi biaya distribusi material dan hasil pertanian. Akses yang memadai dapat membantu petani membawa hasil produksi ke pasar dengan lebih lancar dan menekan biaya transportasi.
“Kalau infrastruktur jalan dan jembatan sudah baik, perekonomian masyarakat juga akan lebih terbantu. Hasil pertanian lebih mudah dibawa ke pasar, biaya angkutan bisa ditekan, dan aktivitas warga menjadi lebih lancar,” katanya.
Politisi PKB yang mewakili Daerah Pemilihan III Kotim itu mendorong pemerintah menyusun skala prioritas penanganan berdasarkan tingkat kerusakan dan kebutuhan masyarakat. Penggantian jembatan kayu ulin dengan konstruksi yang lebih kuat juga perlu direncanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan ketersediaan material dan kemampuan anggaran daerah.
Ia memahami pemerintah harus membagi anggaran untuk berbagai kebutuhan pembangunan. Namun, pemerintah daerah diharapkan menjajaki dukungan pendanaan dari pemerintah provinsi agar penanganan infrastruktur yang mendesak tidak terus tertunda.
Menurut Zainuddin, pembangunan jalan dan jembatan bukan sekadar membuka akses, melainkan juga mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Infrastruktur yang memadai diharapkan dapat memperlancar distribusi hasil pertanian, menekan biaya angkutan, serta memudahkan warga menjangkau sekolah dan pasar.
(KLIK-RED)
