KLIK. SAMPIT – Pendangkalan Sungai Hantipan di Kecamatan Pulau Hanaut, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), kembali menjadi perhatian. Kondisi yang berulang setiap tahun itu menghambat transportasi air dan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama warga Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, yang mengandalkan jalur sungai untuk menuju Samuda hingga Sampit.
Anggota DPRD Kotim dari Daerah Pemilihan (Dapil) III Eddy Mashamy, mengatakan Sungai Hantipan memiliki peran penting bagi mobilitas masyarakat di wilayah perbatasan Kotim dan Katingan. Karena itu, ia meminta pemerintah mempercepat pembenahan alur sungai agar akses transportasi warga tidak terus terganggu.
“Persoalan Sungai Hantipan ini bukan hanya terjadi satu atau dua kali. Hampir setiap tahun masyarakat menghadapi kendala yang sama, terutama ketika kondisi air mulai surut. Karena itu, perlu ada penanganan yang lebih serius dan berkelanjutan,” kata Eddy, Sabtu (31/10/2026).
Menurutnya, masyarakat Mendawai banyak memanfaatkan jalur tersebut untuk menuju Sampit, termasuk membeli kebutuhan pokok dan menjalankan aktivitas lainnya. Namun, sedimentasi membuat sejumlah bagian sungai semakin dangkal sehingga kelotok kesulitan melintas saat permukaan air turun.
Bahkan, dalam kondisi tertentu, penumpang harus turun untuk membantu mendorong perahu melewati bagian sungai yang dangkal. Situasi tersebut dinilai menyulitkan warga yang bergantung pada transportasi air.
“Kalau air mulai turun, kelotok yang melintas bisa mengalami kesulitan. Bahkan, penumpang terkadang harus turun bersama-sama mendorong perahu supaya bisa melewati bagian sungai yang dangkal. Kondisi seperti ini tentu sangat merepotkan masyarakat,” ujarnya.
Eddy menilai, pemerintah perlu menyiapkan penanganan jangka panjang, bukan hanya merespons ketika transportasi warga sudah terganggu. Salah satu langkah yang didorong adalah pengerukan atau pendalaman alur sungai berdasarkan kajian teknis.
Selain itu, ia mengusulkan agar kemungkinan pembangunan pelabuhan apung turut dikaji. Fasilitas tersebut diharapkan dapat mendukung aktivitas naik turun penumpang ketika terjadi perubahan permukaan air.
“Kalau memungkinkan, fasilitas pelabuhan apung juga perlu dikaji. Artinya, kita tidak hanya memikirkan bagaimana sungainya bisa dilalui, tetapi juga bagaimana masyarakat tetap mendapatkan fasilitas transportasi yang memadai,” katanya.
Menurut Eddy, penanganan Sungai Hantipan memerlukan koordinasi lintas daerah dan instansi karena lokasinya berada di kawasan perbatasan Kotim dan Katingan. Koordinasi diperlukan untuk memperjelas kewenangan serta dukungan anggaran dalam pembenahan sungai.
Ia menyebut persoalan tersebut telah disampaikan kepada Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan II, Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah, dan Dinas Perhubungan. Komunikasi juga dilakukan dengan Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah untuk mendorong perhatian pemerintah provinsi.
“Karena ini menyangkut wilayah perbatasan, tentu perlu koordinasi bersama. Saya berharap instansi terkait bisa duduk satu meja membahas persoalan ini, termasuk kemungkinan dilakukan rapat dengar pendapat agar ada kejelasan langkah penanganannya,” ungkapnya.
Eddy menambahkan, hujan yang belakangan turun di wilayah Kotim tidak serta-merta menghilangkan persoalan sedimentasi. Pemerintah tetap perlu memeriksa kondisi sungai secara langsung dan menyiapkan langkah antisipasi sebelum permukaan air kembali surut.
Ia juga menilai jalur alternatif menuju Sampit belum sepenuhnya memudahkan masyarakat Mendawai. Perjalanan melalui laut memiliki risiko bagi kapal kecil, sedangkan jalur melalui Pagatan, Katingan Kuala, Tewang Kampung hingga Kereng Pangi membutuhkan waktu sekitar lima jam dengan kombinasi transportasi sungai dan darat.
“Alternatif memang ada, tetapi tidak semuanya mudah. Kalau melalui laut, risikonya cukup besar bagi kelotok kecil, sementara jalur lainnya membutuhkan waktu sekitar lima jam dengan kombinasi transportasi sungai dan darat. Tentu biaya perjalanan masyarakat juga menjadi lebih besar,” paparnya.
Karena itu, Eddy berharap pemerintah memasukkan pembenahan Sungai Hantipan dalam perencanaan pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan. Menurutnya, akses transportasi yang terjaga akan membantu mobilitas warga sekaligus mendukung kegiatan ekonomi masyarakat di kedua kabupaten.
“Harapan kami ada langkah konkret dari pemerintah. Sungai Hantipan ini menyangkut kepentingan masyarakat Kotim maupun Katingan. Kalau akses transportasinya terjaga, tentu aktivitas masyarakat dan perekonomian juga bisa berjalan lebih lancar,” pungkasnya. (KLIK-RED)
