KLIKKALTENG.ID – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memasukkan Kalimantan Tengah (Kalteng) sebagai salah satu dari empat provinsi yang menjadi perhatian dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pemantauan dilakukan untuk mengevaluasi upaya penanganan di setiap wilayah sekaligus mengidentifikasi kebutuhan dukungan pemerintah pusat.
Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi menyebut empat provinsi tersebut meliputi Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, dan Papua Selatan. BNPB melakukan pemantauan langsung untuk melihat perkembangan penanganan karhutla dan kebutuhan di lapangan.
Salah satu kegiatan pemantauan dilakukan Kristomei bersama Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani di Pangkalan Udara Johannes Abraham Dimara, Merauke, Sabtu (31/10/2026). Kegiatan tersebut berfokus pada evaluasi dukungan operasi udara dan pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Papua Selatan.
Dalam penanganan karhutla, BNPB juga mengoptimalkan teknologi drone dan sistem pemantauan digital untuk mengidentifikasi lokasi titik api. Teknologi tersebut membantu petugas mengetahui posisi kebakaran serta status penguasaan lahan sehingga proses verifikasi dan penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
Kristomei meminta BPBD dan aparatur kewilayahan menindaklanjuti informasi titik api yang terdeteksi melalui sistem pemantauan. Koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI-Polri, serta aparat penegak hukum juga perlu diperkuat.
Menurutnya, kecepatan respons menjadi faktor penting untuk mencegah titik api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas. Pemerintah daerah juga diharapkan segera menyampaikan kebutuhan dukungan apabila kapasitas penanganan di lapangan belum mencukupi.
Selain pemantauan, BNPB bersama BMKG mengevaluasi pelaksanaan OMC sebagai salah satu upaya mendukung penanganan karhutla. Kristomei menjelaskan, strategi penanganan perlu disesuaikan dengan karakteristik tanah dan kondisi lingkungan di setiap wilayah.
Sementara itu, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan pelaksanaan OMC harus memperhitungkan potensi curah hujan secara tepat. Hujan yang diupayakan diharapkan cukup untuk membantu pembasahan lahan dan pemadaman, tetapi tidak berlebihan hingga meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi lain, seperti banjir.
BMKG juga menyiapkan informasi wilayah yang berpotensi mengalami kemunculan titik api baru serta prakiraan hujan lebat untuk rentang tiga hingga sepuluh hari ke depan. Informasi dengan perincian hingga tingkat kecamatan tersebut diharapkan membantu pemerintah daerah menentukan langkah antisipasi.
Adapun OMC untuk mendukung penanganan karhutla di Papua Selatan dijadwalkan berlangsung pada 22 Oktober hingga 5 November 2026. Operasi tersebut menggunakan pesawat Cessna Caravan C208B dengan nomor registrasi PK-SCG.
Hingga Jumat (30/10/2026), OMC di Papua Selatan telah melaksanakan 13 sorti penyemaian awan dengan total penggunaan 13.000 kilogram natrium klorida (NaCl).
BNPB menegaskan penanganan karhutla tetap mengutamakan kemampuan pemerintah daerah dengan dukungan pemerintah pusat sesuai kebutuhan. Kalteng menjadi salah satu wilayah yang masuk perhatian dalam pemantauan tersebut, meskipun keterangan yang disampaikan dalam kegiatan di Merauke belum merinci kondisi terkini maupun kebutuhan penanganan khusus di provinsi ini. (KLIK-RED)
