KLIK. PURUK CAHU – Pemerintah Kabupaten Murung Raya menekankan pentingnya pengarusutamaan gender dalam setiap tahapan pembangunan daerah. Dalam rangka mencapai tujuan ini, sebanyak 28 pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Advokasi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Analisis Gender serta Gender Action Budget (GAB), yang berlangsung selama tiga hari di Gedung Cahai Ondui Tingang.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A DALDUKKB) Murung Raya, Lynda Kristiane, menekankan pentingnya partisipasi aktif peserta dalam bimtek ini untuk mendorong kesetaraan gender di setiap OPD.
“Kami berharap bimtek ini dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan para pejabat daerah dalam mengintegrasikan isu gender ke dalam kebijakan dan program pembangunan. Hal ini sangat penting agar baik perempuan maupun laki-laki bisa merasakan manfaat dari setiap kegiatan yang dilaksanakan pemerintah,” ujar Lynda saat membuka acara tersebut pada Rabu (18/9).
Narasumber dalam bimtek ini adalah Maftuh Muhadi, Deputi Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kemen PPPA-RI). Maftuh menyoroti perlunya pendekatan yang lebih responsif terhadap isu gender dalam kebijakan publik.
Lynda menambahkan bahwa isu kesetaraan gender bukan hanya tentang pemberdayaan perempuan, tetapi juga tentang memastikan bahwa semua pihak, baik perempuan maupun laki-laki, memperoleh akses yang adil terhadap sumber daya dan kesempatan. Hal ini diyakini akan membawa dampak positif bagi kualitas pembangunan daerah.
“Dengan adanya pengarusutamaan gender, kami berharap para pejabat daerah dapat menyusun program dan kebijakan yang lebih inklusif, sehingga dampaknya terasa luas bagi masyarakat. Fokus pada kesetaraan gender juga akan membantu meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak di Kabupaten Murung Raya,” jelasnya.
Melalui bimtek ini, diharapkan OPD dapat menyusun program pembangunan yang responsif gender, termasuk dalam perencanaan dan penganggaran yang lebih adil. Lynda juga meminta agar Focal Point dan kelompok kerja PUG di setiap OPD diaktifkan untuk memastikan keberlanjutan implementasi kebijakan kesetaraan gender di Murung Raya. (KLIK-RED)
