KLIK. SAMPIT – Dewan Pimpinan Cabang Organisasi Angkutan Darat (DPC Organda) Kotawaringin Timur (Kotim) mendesak Pertamina memulihkan alokasi solar bersubsidi bagi angkutan darat. Persoalan ini mencuat setelah sejumlah anggota Organda mengeluhkan biaya tambahan untuk memperoleh bahan bakar yang dibutuhkan dalam operasional kendaraan.
Ketua DPC Organda Kotim Suhendra menyebut, biaya tambahan yang dikeluarkan anggota berkisar Rp500 ribu hingga Rp700 ribu. Kondisi tersebut dinilai menambah beban operasional, terutama bagi angkutan yang mengangkut kebutuhan pokok masyarakat.
Keluhan itu disampaikan dalam audiensi bersama Pemerintah Kabupaten Kotim, Pertamina, pengelola SPBU, dan aparat kepolisian di Kantor Sekretariat Daerah Kotim, Kamis (8/10).
Suhendra mengatakan, angkutan barang seperti pengangkut beras dan sembako membutuhkan akses solar yang memadai agar distribusi tetap berjalan. Karena itu, Organda meminta agar alokasi yang sebelumnya tersedia bagi anggotanya dapat ditata dan dipulihkan sesuai ketentuan.
“Perlu diketahui bahwa truk-truk itu dibebankan biaya lagi. Padahal angkutan beras, sembako yang memang jadi sasaran penerima subsidi,” ujarnya.
Ia menambahkan, Organda telah menyiapkan kantong parkir untuk menampung kendaraan angkutan. Fasilitas tersebut diharapkan membantu mengatur antrean dan menjaga ketertiban di sekitar SPBU.
“Kami Organda sudah punya kantong parkir. Sehingga tidak mengganggu ketertiban,” katanya.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Kotim Diana Setiawan menyatakan, usulan penambahan kuota solar bersubsidi bagi anggota Organda masih perlu dikaji. Penyaluran BBM harus mengikuti ketentuan yang berlaku, termasuk aturan mengenai pihak yang berhak menerima dan mekanisme distribusinya.
Diana menjelaskan, kuota BBM tidak dapat diberikan langsung kepada organisasi tanpa memperhatikan aturan yang mengikat penyaluran. Meski demikian, Organda dapat berperan membantu pengaturan anggotanya agar akses terhadap BBM berlangsung sesuai mekanisme yang diperbolehkan.
Dalam pembahasan tersebut, Organda juga menyebut pernah memperoleh alokasi solar sebanyak 20 kiloliter atau 20.000 liter per hari sejak Juli 2011. Sementara itu, jumlah anggota yang sebelumnya tercatat sebanyak 1.975 orang kini disebut tersisa sekitar 500–550 anggota aktif.
Pengurus Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Kalimantan Tengah Budi Hariono turut menyoroti beban biaya bahan bakar dalam usaha angkutan. Ia menyebut biaya BBM dapat mencapai 60–70 persen dari total ongkos logistik di Kalimantan Tengah.
Organda berharap pembahasan bersama pemerintah daerah dan Pertamina menghasilkan kepastian mengenai alokasi serta mekanisme distribusi solar bersubsidi. Kepastian tersebut dinilai penting bagi keberlangsungan usaha angkutan dan kelancaran distribusi barang kebutuhan masyarakat. (KLIK-RED)
