KLIK. SAMPIT – Sebanyak 11 dari 14 desa di Kecamatan Pulau Hanaut, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), mengalami kesulitan air bersih saat musim kemarau. Kondisi tersebut mendorong perlunya penanganan jangka panjang karena pembangunan sumur bor belum tentu sesuai dengan karakteristik sumber air di setiap desa.
Anggota DPRD Kotim Eddy Mashamy, mengatakan pemerintah daerah perlu mengubah pola penanganan dari sekadar memenuhi kebutuhan saat krisis menjadi membangun sistem penyediaan air bersih yang berkelanjutan.
Menurutnya, usulan pembangunan sumur bor dalam di Kecamatan Pulau Hanaut perlu dikaji secara menyeluruh sebelum direalisasikan. Sebab, pengeboran dengan kedalaman tertentu tidak selalu menghasilkan air tawar yang layak digunakan masyarakat.
Baca Juga:
Bidik Satu Fraksi, Perindo Kotim Perkuat Konsolidasi Menuju 2029
“Kami sebenarnya mendukung usulan itu, tetapi kondisi setiap desa harus diperhatikan. Tidak semua memungkinkan dilaksanakan pembangunan sumur bor,” kata Eddy, Selasa (3/11).
Dia mengungkapkan, sejumlah desa justru menemukan air yang semakin asin ketika pengeboran dilakukan lebih dalam. Kondisi geografis tersebut membuat pemerintah tidak bisa menerapkan satu metode penyediaan air secara seragam di seluruh wilayah.
Pengolahan air asin menjadi air tawar memang dapat dilakukan dengan dukungan teknologi. Namun, investasi yang dibutuhkan cukup besar sehingga pemerintah perlu memperhitungkan biaya pembangunan hingga operasionalnya.
Baca Juga:
DPRD Kotim Soroti Tanggung Jawab Perusahaan dalam Kasus Karhutla, Jangan Hanya Jerat Pelaku Perorangan
Atas dasar itu, Eddy mendorong penyusunan masterplan penyediaan air bersih. Perencanaan tersebut perlu memuat pemetaan sumber air, kebutuhan masyarakat, serta teknologi yang sesuai dengan kondisi masing-masing desa.
“Alhamdulillah, mungkin tinggal menyusun masterplan penyiapan air bersih untuk jangka panjang. Saya pribadi sangat mendukung karena itu memang yang diharapkan sejak dulu,” ujarnya.
Eddy menyebut DPRD Kotim telah melakukan konsolidasi melalui fraksi-fraksi untuk mendorong dukungan pemerintah pusat dalam menangani persoalan tersebut. Langkah itu juga telah mendapat dukungan dari Bupati Kotim.
Baca Juga:
Eks Pasar Mentaya dan Mangkikit Terbengkalai, DPRD Kotim Desak Evaluasi Pengelolaan
Dia mengingatkan agar penyusunan program tidak terjebak pada kepentingan sektoral. Pemerintah daerah, legislatif, dan seluruh pemangku kepentingan perlu menyatukan langkah untuk memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar berupa air bersih.
“Ini untuk kepentingan masyarakat banyak. Jadi, kalau memang harus kita dukung, jangan memikirkan rencana masing-masing sesuai keinginan, tetapi yang kita pikirkan adalah kebutuhan rakyat, terutama kebutuhan dasar berupa air bersih,” tegas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
Sambil menunggu perencanaan jangka panjang disusun, Eddy meminta pemerintah mengoptimalkan sumber air yang masih dapat dimanfaatkan. Dia menunjuk Desa Satiruk dan Ujung Pandaran sebagai wilayah yang memiliki potensi sumber air bersih untuk membantu masyarakat di kawasan selatan.
“Untuk penanganan jangka pendek, sumber-sumber air bersih yang memungkinkan harus dimaksimalkan, terutama di dua daerah wilayah selatan, yaitu Desa Satiruk dan Desa Ujung Pandaran. Tinggal mengambilnya, mudah-mudahan bisa membantu,” sebutnya.
Menurut Eddy, pemetaan dan penyiapan cadangan air penting dilakukan untuk mengantisipasi kemarau panjang. Dengan perencanaan yang matang, kebutuhan dasar masyarakat diharapkan tetap terpenuhi meskipun kualitas maupun debit sumber air berubah.
“Kami mendorong pemerintah daerah melakukan pemetaan. Kalau bencana kemarau panjang terulang, sudah ada cadangan untuk kesiapan kebutuhan dasar, terutama air bersih, sehingga bisa tertangani dengan baik,” pungkasnya.
Sebelumnya, Camat Pulau Hanaut, Fahrujiansyah, mengungkapkan bahwa 11 dari 14 desa di wilayahnya mengalami kesulitan air bersih akibat sumber air berubah menjadi asin saat musim kemarau. Tiga desa yang relatif tidak terdampak persoalan tersebut adalah Rawasari, Makarti Jaya, dan Satiruk.
Sebagian warga di desa yang mengalami krisis bahkan harus mencari pasokan air dari luar wilayah. Salah satunya dengan membeli air yang didatangkan menggunakan kapal dari kawasan Bagendang. (KLIK-RED)
