KLIKKALTENG.ID – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) meminta pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) memperhatikan potensi hujan tinggi di wilayah lain. Langkah ini diperlukan agar upaya penyemaian awan untuk membantu pemadaman kebakaran tidak justru meningkatkan risiko banjir dan tanah longsor.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Evaluasi Penerapan Operasi Modifikasi Cuaca untuk Percepatan Penanganan Karhutla di Sumatera dan Kalimantan Tahun 2026 bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (2/11).

Faisal menjelaskan, BMKG telah menyediakan informasi peringatan dini cuaca melalui laman bmkg.go.id/peringatan-dini. Platform tersebut memuat informasi peringatan dini curah hujan, siklon tropis, gelombang tinggi, banjir pesisir atau rob, kekeringan meteorologis, hingga tsunami.

Baca Juga:
Kemenko Polkam Dorong Penyelesaian Perkara Lewat Keadilan Restoratif

Informasi tersebut dikembangkan dan dikoordinasikan bersama BNPB agar lebih mudah dipahami serta dimanfaatkan pemerintah daerah dan masyarakat.

"Di sini formatnya lengkap. Di dalam laman ini terdapat Peringatan Dini Curah Hujan, Siklon Tropis, Gelombang Tinggi, dan sebagainya. Kami sudah berkoordinasi terlebih dahulu dengan BNPB agar mudah dipahami masyarakat terkait posisinya, termasuk informasi mengenai kekeringan meteorologis secara keseluruhan," ujar Faisal.

Dia memaparkan, informasi peringatan dini curah hujan tersedia dalam empat rentang waktu, yakni nowcasting atau prakiraan jangka sangat pendek, prakiraan harian, dasarian, dan bulanan. Informasi nowcasting memberikan gambaran potensi hujan dalam beberapa jam ke depan, sedangkan prakiraan harian mencakup periode hingga tujuh hari.

Baca Juga:
Karhutla Belum Tuntas, Legislator DPR RI Ingatkan Ancaman Banjir di Kotim

Adapun prakiraan dasarian dan bulanan dapat digunakan untuk mengantisipasi perkembangan kondisi cuaca dalam jangka waktu lebih panjang. Informasi tersebut menjadi salah satu acuan untuk menentukan lokasi dan waktu pelaksanaan OMC.

Menurut Faisal, tim pelaksana perlu memperhatikan wilayah yang telah mendapat peringatan dini hujan tinggi. Penyemaian awan harus mempertimbangkan kondisi atmosfer dan potensi bencana di wilayah sasaran maupun sekitarnya.

Dia mencontohkan Kalimantan Selatan yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami banjir. Kondisi serupa juga perlu diantisipasi di wilayah lain, termasuk Jawa Timur, agar intervensi atmosfer tidak meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi basah.

Baca Juga:
MA Kabulkan Kasasi soal Suket Pendidikan Gibran, Denny Indrayana Desak Wapres Mundur

"Jadi, kita harus mencari titik temu yang presisi antara operasi pemadaman karhutla dengan potensi ancaman bencana hidrometeorologi basah. Jangan sampai maksud hati ingin menurunkan hujan untuk memadamkan kebakaran, tetapi malah memicu banjir," tegasnya.

Faisal menambahkan, prakiraan cuaca bersifat dinamis dan diperbarui secara berkala mengikuti perkembangan atmosfer. Karena itu, tim OMC dan pemerintah daerah perlu terus memantau informasi peringatan dini, termasuk prakiraan hingga tingkat kecamatan, sebagai dasar menyesuaikan langkah operasional.

Dalam rapat tersebut, Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG, Tri Handoko Seto, juga menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan OMC terpadu di Sumatera dan Kalimantan. Menurutnya, intervensi tersebut menunjukkan hasil positif yang ditandai dengan membaiknya jarak pandang, konsentrasi polutan PM2.5, berkurangnya titik panas, serta hujan yang mulai merata di sejumlah wilayah, khususnya Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan.

Perbaikan kondisi tersebut juga diikuti dengan kembali beroperasinya seluruh bandara yang sebelumnya sempat terkendala jarak pandang akibat asap.

Berdasarkan perkembangan titik panas, kualitas udara, dan jarak pandang yang membaik serta cenderung stabil dalam sepekan terakhir, BMKG menilai pelaksanaan OMC terpadu dapat dicukupkan. Pertimbangan lainnya adalah prakiraan hujan selama sepekan ke depan yang masih menunjukkan peluang hujan meskipun belum merata, serta perkiraan awal musim hujan di sejumlah wilayah.

Meski demikian, Tri menjelaskan, kegiatan OMC yang dilaksanakan BNPB, Kementerian Kehutanan, maupun kementerian lainnya tetap dapat dilanjutkan sesuai kebutuhan dan perkembangan kondisi di lapangan dengan supervisi BMKG.

"BMKG bersama seluruh unsur terkait terus berkomitmen untuk menyampaikan prospek cuaca serta melakukan upaya-upaya intervensi atmosfer melalui Operasi Modifikasi Cuaca dalam mendukung percepatan penanganan karhutla saat ini," ujarnya.

Sementara itu, Kepala BNPB, Kristomei Sianturi, menyampaikan bahwa hasil evaluasi OMC menjadi dasar untuk menyesuaikan langkah penanganan bencana dengan perkembangan kondisi di lapangan.

Dia menegaskan, pelaksanaan OMC terpadu harus mengacu pada arahan dan analisis BMKG. BNPB dan TNI bertugas menyediakan aset, melakukan koordinasi, serta menjalankan operasi berdasarkan rekomendasi teknis tersebut.

"Yang paling penting, karena sifatnya ini adalah operasi terpadu, maka seluruh pergerakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) harus didasarkan pada arahan dan data dari BMKG; wewenang go or no-go (terbang atau tidak) sepenuhnya ada di BMKG. Kita di BNPB dan TNI hanya menyediakan aset, mengoordinasikan, dan mengeksekusi sesuai hasil analisis BMKG," tegas Kristomei.

Melalui evaluasi tersebut, BMKG, BNPB, dan unsur terkait diharapkan dapat menyelaraskan pelaksanaan OMC dengan perkembangan cuaca serta potensi bencana di setiap wilayah. Upaya pengendalian karhutla perlu berjalan beriringan dengan kesiapsiagaan menghadapi banjir dan tanah longsor. (KLIK-RED)