KLIK. SAMPIT - Aparat penegak hukum saat ini sedang mencurigai ada yang tak beres dalam penggunaaan anggaran di DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur. 

Kabarnya, akan ada penyelidikan mendalam terhadap lembaga tersebut. Ditambah dengan adanya atensi khusus dari para penegak hukum di tingkat pusat.

“Informasi yang kami dapatkan sudah mulai adanya pulbaket di salah satu APH untuk persoalan anggaran yang beberapa waktu lalu mencuat ke permukaan publik,”kata salah seorang sumber Klikkalteng.id.

Ia juga menyebutkan, penyelidikan ini terkait adanya pemanfaatan anggaran yang dibelanjakan di tahun anggaran sebelumnya. Bukan hanya tahun anggaran 2023 yang masih berjalan namun tahun anggaran yang sudah berlalu.

"Selain itu yang juga sudah dilaporkan penggunaanya," imbuhnya. 

Sementara itu sejauh ini desakan publik terus terjadi kepada aparat penegak hukum baik itu polisi dan jaksa untuk mengusut indikasi adanya markup atau penggelembungan anggaran dilembaga tersebut. 

Untuk diketahui, total keseluruhan anggaran DPRD Kotim bertambah dari usulan awal sebesar Rp57 miliar, menjadi Rp61 miliar. Selain untuk membayar gaji dan tunjangan anggota DPRD Kotim, juga untuk perjalanan dinas dan sejumlah kegiatan di Sekretariat DPRD Kotim.

Kemudian di APBD Perubahan kembali diguyurkan dana sekitar Rp3.1 miliar sehingga total anggaran tahun 2023 ini yakni menyentuh di kisaran Rp65 miliar.(KLIK-RED)