KLIK.SAMPIT - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dikucurkan untuk membiayai kunjungan kerja atau perjalanan dinas anggota DPRD Kotim, dari dalam dan ke luar daerah nominalnya sangat fantastis.
Hal itu dinilai melukai hati masyarakat di tengah krisis anggaran yang dialami Kabupaten Kotawaringin Timur saat ini.
Dalam dokumen anggaran yang ada DPRD Kotim, tahun ini mendapatkan gelontoran dana sekitar Rp 61, 53 miliar. Untuk belanja pegawai sekitar Rp32, 76 miliar untuk membayar gaji tunjangan hingga honorer di DPRD Kotim.
Selain itu juga ada belanja barang dan jasa yang nilainya sekitar Rp28.11 miliar yang mana anggaran ini diperuntukan untuk membiayai kegiatan perjalanan dinas, pemeliharaan gedung, serta pengadaan barang dan jasa lainnya di lingkungan DPRD tersebut.
Termasuk di antaranya untuk anggaran penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan senilai Rp4, 26miliar, penyediaan barang cetak Rp 354, 1 juta, pemeliharaan barang milik daerah Rp1, 63 miliar, layanan administrasi Rp 437 juta, program pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Rp17.76 miliar, peningkatan kapasitas DPRD Rp 4, 69 miliar, penyerapan aspirasi masyarakat Rp2, 74 miliar.
Sedangkan anggaran DPRD dengan jumlah fantastis ini setiap bulannya dicairkan oleh bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah setempat setelah mendapatkan verifikasi dari dinas teknis dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Adapun pencairan setiap bulannya ini sejak Januari hingga Desember dengan kisaran pencairan sekitar Rp3 miliar hingga Rp18 miliar setiap bulannya.
Pemerhati Kebijakan Publik di Kotim Riduan Kesuma menyebutkan anggaran fantastis itu baik di DPRD dan Sekretariat DPRD Kotim memang patut dipertanyakan.
Pasalnya anggaran itu sangat minim hasil yang dirasakan oleh masyarakat luas. Seperti halnya kaji banding yang dilakukan setiap periode ini tidak pernah ada hasilnya sekembalinya ke Kotim.
"Kalau mau jujur apa yang sudah dilaksanakan secara konkret dari kegiatan kunker selama ini. Apakah pernah disampaikan ke publik setahu saya itu belum ada aksi nyatanya ,"kata Riduan Kesuma, Minggu (17/9).
Riduan juga menuturkan nominal anggaran yang besar ini tentunya harus dibuka ke publik sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi.
Jangan hanya menuntut penggunaan dana desa yang dipublikasi di depan kantor kepala desa tetapi juga lembaga DPRD harusnya berani demikian. Sehingga publik bisa mengetahui anggaran yang logis dan anggaran yang hanya jadi bancakan saja.
"Memperhatikan besaran anggaran sekretariat dewan tahun 2023 ini boleh dikatakan sangat fantastis dimana kehidupan masyarakat selaku pembayar pajak untuk negara sangat sulit," katanya.
Riduan menilai wakil rakyat saat ini tidak peka dengan persoalan masyarakat. Di antaranya pembangunan di Kotim tahun 2023 banyak yang tidak jadi dilakukan akibat krisis anggaran. Namun di sisi lain anggota DPRD dan sekretariat dewan pestapora anggaran.
"Bahkan menurut hemat saya banyak anggaran yang dibuat tersebut melebihi harga pasar oleh karenanya saya mengharapkan unsur aparat penegak hukum untuk menelusuri informasi awal yang cukup mengejutkan publik ini khususnya mata-mata anggaran di DPRD Kotim," katanya.
Sementara itu informasi dihimpun media ini, anggaran perjalanan dinas paling gemuk di lembaga itu. Makanya tidak heran jika anggaran itu setiap pembahasan tidak terakomodasi secara penuh maka pembahasan APBD akan alot.
"Makanya kalau kebiasan di pembahasan APBD jika alot itu ada kepentingan mereka belum terakokodis sebagai contoh kalau dana aspirasinya atau dana pokir belum beres juga ribut. Begitu sama kalau misalnya rencana anggaran perjalanan dinas Rp15 miliar tapi dalam pembahasanya anggaran itu kurang lantaran pagu indikatif tidak mencukupi maka deal dealnnya akan ada disitu bagaimanapun caranya harus terakomodasi, " katanya.
Dia juga mengungkapkan adanya praktik busuk dalam perjalanan dinas terutama untuk yang lokal di dalam daerah. Faktanya, kegiatan tersebut kebanyakan dilaksanakan hanya satu hari atau satu dua jam saja tetapi dalam pelaporannya mulai dari 4-5 hari.
Makanya, menurut Riduan, jangan heran kalau di lembaga DPRD saat ini pelaksanaan rapat paripurna digelar marathon sehari bisa 2-3 kali, karena hari berikutnya sudah berencana untuk kegiatan perjalanan dinas.
"Jangan heran rapat paripurna dikebut hari Senin, selanjutnya hari Selasa cek saja mereka sudah kosong karena masing-masing berangkat dinas," katanya.
Begitu juga dengan pegawai di lingkungan sekretariat dewan kata dia ada oknum pegawai dalam sebulan nyaris hanya Senin-Selasa berada di kantor maka selanjutnya juga akan ikut ikutan plesiran yang berbalut kunker tersebut. kondisi ini sudah lama terjadi seakan akan tidak ada batasan.
Pasalnya kedekatan dengan pimpinan sekretariat pun sangat menentukan moncernya kegiatan plesiran itu sebab memerlukan persetujuan sekretaris dewan sebagai portal akhir untuk melanggengkan aksi tersebut.
Diungkapkannya juga dalam agenda perjalanan dinas terutama ke luar daerah tujuannya pun selalu tempat-tempat wisata. Di situ kegiatannya cenderung banyak berhiburan dan plesiran.
"Misalkan kunjungan ke Bali, di situ kunjungannya sejam dua jam selesai setelahnya bebas saja agendanya gak ada lagi kegiatan makanya 95 persennya itu plesiran saja tapi dibiayai oleh negara,"katanya. (KLIK-RED)
