KLIK. SAMPIT – Distribusi hasil perkebunan dan perikanan masyarakat pesisir Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) masih terkendala keterbatasan transportasi penyeberangan. Jalur Bapinang di Kecamatan Pulau Hanaut menuju Samuda di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan belum didukung kapal ferry atau ponton untuk mengangkut penumpang dan barang.

Anggota DPRD Kotim Daerah Pemilihan (Dapil) III Eddy Mashamy, menilai konektivitas kedua wilayah tersebut perlu segera diperkuat. Menurutnya, akses penyeberangan tidak hanya berkaitan dengan perdagangan, tetapi juga mobilitas masyarakat dan pelayanan dasar.

Selama ini, warga masih mengandalkan perahu kecil untuk menyeberang. Kapasitas angkut yang terbatas serta ketergantungan pada kondisi cuaca membuat pengiriman hasil kebun dan ikan belum berjalan optimal.

Baca Juga:
Hanjalipan dan Sejumlah Wilayah Rawan Banjir, Mariani Minta Kesiapsiagaan Ditingkatkan

"Ini sangat diperlukan, baik oleh masyarakat Bapinang maupun masyarakat Samuda. Untuk peningkatan ekonomi, pengangkutan hasil kebun, untuk berbelanja kebutuhan pokok, mobilitas keluarga, urusan pemerintahan dan lain-lain," ujar Eddy, Kamis (5/11/2026).

Ia menyebut komoditas seperti kelapa dan karet, serta hasil perikanan, membutuhkan sarana transportasi yang mampu mengangkut muatan lebih besar. Dengan akses penyeberangan yang memadai, hasil produksi masyarakat diharapkan lebih mudah dipasarkan.

Sebaliknya, distribusi kebutuhan pokok dari kawasan perkotaan menuju desa-desa di seberang juga dapat berlangsung lebih efisien. Keterbatasan akses selama ini berpotensi menambah biaya dan waktu perjalanan masyarakat.

Baca Juga:
Gerindra Kotim Perkuat Soliditas Kader, Juliansyah Minta Pengurus Tak Hanya Bergerak Saat Pemilu

Eddy juga menyoroti kondisi dermaga penyeberangan Bapinang-Samuda yang disebut telah selesai dibangun menggunakan APBN sejak beberapa tahun lalu. Namun, fasilitas tersebut belum dapat dimanfaatkan secara maksimal karena belum tersedia kapal penyeberangan.

"Sayang sekali. Bangunannya sudah selesai, dari proyek APBN, sudah beberapa tahun jadi. Tapi belum tuntas karena kapal pengangkutnya belum ada. Padahal ini sangat diperlukan masyarakat," katanya.

Menurut Eddy, pembangunan infrastruktur perlu disertai kesiapan sarana operasional agar fasilitas yang telah dibangun dapat dimanfaatkan. Ia mendorong Dinas Perhubungan Kotim berkoordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Perhubungan, untuk memperjuangkan pengadaan kapal ferry atau ponton sesuai kebutuhan lintasan.

Baca Juga:
11 Tahun Tak Dikeruk, Muara Sungai Mentaya Kian Mendesak Dibersihkan

"Saran dan harapan saya, ini harus menjadi perhatian serius. Pemkab Kotim harus aktif berkoordinasi dengan pusat agar pengadaan kapal penyeberangannya segera direalisasikan. Jangan sampai aset negara yang sudah dibangun dengan uang rakyat miliaran rupiah ini mubazir dan rusak karena tidak difungsikan," pungkasnya.

Jika sarana penyeberangan tersedia dan jalur tersebut dapat beroperasi, konektivitas Bapinang dan Samuda diharapkan semakin baik. Selain memudahkan mobilitas warga, akses tersebut berpotensi memperlancar distribusi komoditas serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat pesisir Kotim. (KLIK-RED)