KLIK.SAMPIT - Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) idealnya meski ada di setiap kecamatan untuk menunjang pembangunan pertanian. Namun hingga saat ini di Kotim ternyata masih ada lima kecamatan yang belum membentuk BPP.
Kepala Distan Kotim Sepnita menjelaskan dari 17 kecamatan, baru ada 12 BPP yang ada di Kotim. Pihaknya pun berharap lima kecamatan lainnya juga bisa memiliki BPP, mengingat perannya begitu penting.
"Sisanya akan kami kejar dengan luasnya kepentingan dan luasnya permasalahan yang kita hadapi. Sehingga mau tidak mau memang harus membangun BPP itu di setiap kecamatan," ujarnya, Jumat (28/10)+
Menurutnya pembangunan BPP dulunya dilakukan bertahap. Saat Kotim masih 24 kecamatan, hanya ada 3 BPP di wilayah ini, satu di Kasongan, satu DI Seruyan dan satu di Sampit.
"Setelah kita pisah, baru kita mulai membangun BPP dengan DAK (Dana Alokasi Khusus). Itu yang membantu untuk pembangunan BPP sehingga Kotim sampai ada 12 BPP," tuturnya.
Untuk target kapan pembangunan semua BPP di wilayah ini bisa terpenuhi, Sepnita belum dapat memastikan, sebab hal ini berkaitan dengan ketersediaan anggaran untuk pembangunan BPP.
"Tergantung dana tersedia, karena untuk menu DAK tahun mendatang itu tidak tersedia untuk pembangunan BPP. Sedangkan kemarin 3 tahun berturut-turut semua untuk memfasilitasi BPP. Mudah-mudahan ada dana lain yang bisa kita raih sehingga pembangunan BPP bisa kita laksanakan untuk lima kecamatan lainnya," terangnya.
Lima kecamatan yang belum memiliki BPP adalah Kecamatan Telawang, Tualan Hulu, Bukit Santuai, Cempaga Hulu dan Kecamatan Antang Kalang. Menurutnya sejumlah camat berharap BPP bisa dibangun di wilayah kerja mereka, dalam upaya peningkatan sektor pertanian.
"Rata-rata camat sekarang itu menginginkan untuk membangun di BPP. Seperti di Kecamatan Telawang, di depan SMPN 1 Telawang rencana dihibahkan satu hektar untuk membangun BPP," ungkapnya.
Untuk Kecamatan Telawang, Sepnita menjelaskan bahwa kecamatan tersebut masuk BPP Kotabesi, dimana BPP Kotabesi itu meliputi dua kecamatan yaitu Kotabesi dan Telawang. Untuk kecamatan yang tidak memiliki BPP pengelolaan alat pertanian dilakukan oleh pihak kecamatan.
"Karena di Kecamatan Telawang belum ada BPP sehingga Kecamatan yang mengelola alat, tetapi secara administrasi BPP yang tetap memegang adminnya. Mungkin nanti untuk mempermudah, mereka punya admin sendiri di luar admin Kotabesi atau bagaimana nanti tergantung kesepakatan," tandasnya.
Selain Kecamatan Telawang, kecamatan lain yang juga menginginkan segera ada pembangunan BPP adalah Kecamatan Tualan Hulu. Bahkan kata Sepnita, camatnya juga berkomitmen untuk menghibahkan tanahnya untuk membangun BPP di wilayah tersebut. (KLIK-RED)
