KLIK. PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Edy Pratowo mengutarakan, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keungan (BPK) untuk pemeriksaan tertentu mengenai kinerja vaksinasi Covid-19 di Kalteng, akan menjadi pedoman pemerintah untuk mempercepat kegiatan vaksinasi ke depannya.
“Hari kemarin sudah diterima LHP pemeriksaan tertentu, kemudian dari dokumen itu memberikan gambaran kepada tentang pedoman dan ketentuan mengenai vaksinasi,” kata dia.
Diterangkannya, dalam LHP-nya BPK memberi beberapa catatan berkaitan dengan berbaikan kinerja pelaksanaan vaksinasi. Selain itu ada beberapa rekomendasi yang diminta ditindaklanjuti selama paling lambat 60 hari setelah LHP diterima.
“Pada intinya pemerintah provinsi ingin kegiatan vaksinasi ini menjadi lebih baik, sama seperti yang disampaikan BPK melalui LHP. Maka dari itu, kami sudah sampaikan tetang upaya pemerintah menghadapi kendala di lapangan,” kata Edy.
Dirinya mengakui, pelaksanaan vaksinasi tidak pernah lepas dari berbagai hal kendala sampai sekarang. Kesulitan mengejar target sasaran masih menjadi kendala, yang dikarenakan masih ada segelintir masyarakat yang ragu untuk divaksinasi.
Mengatasi kendala ini, pemerintah kabupaten dan kota diingatkan supaya kembali menguatkan kerjasama dalam sosialisasi kepada masyarakat. Kendati saat ini vaksinasi telah berjalan selama satu tahun lebih, namun kesadaran masyarakat tentang pentingnya vaksinasi tetap perlu dilakukan.
“Kerjasama dan kolaborasi bersama perangkat terkait, dari lembaga-lembaga agama tentang pentingnya vaksinasi ini. Tugas ini tetap menjadi pekerjaan yang saya rasa masih perlu kita lakukan bersama-sama,” katanya mengharapkan.
Mantan Bupati Pulang Pisau ini mengklaim jika capaian vaksinasi di Kalteng sangat baik, karena hingga menjelang akhir tahun 2021 sudah berada pada cakupan 74 persen lebih. Kendati begitu, persentase tidak sepenuhnya menjadi patokan, karena yang menjadi tugas utama yaitu menyelesaikan seluruh sasaran vaksinasi.
“Laju vaksinasi terus ditingkatkan, terutama daerah kabupaten yang masih rendah. Pemerintah provinsi itu inginnya persentase vaksinasi ini merata supaya sasaran yang divaksin terlihat perkembangannya,” katanya mengakhiri. (KLIK-RED)
