KLIK. SAMPIT – Unjuk rasa ratusan sopir yang dinaungi Dewan Perwakilan Wilayah Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (DPW ALFI) Kalimantan Tengah (Kalteng) menghasilkan empat poin rekomendasi oleh Dewan Perwalian Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur.
Hal itu disampaikan, Wakil Ketua I DPRD Kotim, Rudianur yang saat itu menjadi pemimpin rapat. Tak hanya di dalam rapat, namun juga disampikan langsung kepada ratusan sopir.
Adapun empat rekomendaai tersebut adalah, pertama, agar meninjau kembali penyaluran BBM bersubsidi.
Kedua, penyelewengan BBM subsidi segera ditindak.
Ketiga masyarakat dan semua pihak ikut menjaga agar tidak ada antren lagi di SPBU Kotim. Baik bagi penimbun dan pelangsir.
Keempat, pihak Pertamina harus memberikan sanksi tegas pada SPBU yang melanggar aturan.
Lanjutnya, rekomendasi tersebut harus dilaksanakan oleh semua pihak. Termasuk pihak yang hadir dalam aksi damai yang digelar DPW ALFI Kalteng.
“Kami juga mengapresiasi upaya DPW ALFI ini, karena ini juga untuk kepentingan masyarakat,” kata Rudianur.
Adapun kesimpulan ini wajib dijalankan oleh pemerintah. DPRD Kotim pun akan mengundang pimpinan SPBU di Kotim dalam waktu dekat.
Unruk diketahui ratusan sopir yang dinaungi Dewan Perwakilan Wilayah Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (DPW ALFI) Kalimantan Tengah (Kalteng) menghasilkan menggelar aksi unjuk rasa di depan DPRD Kotim.
Mereka menuntut agar BBM diberlakukan satu harga dengan kata lain perintah harus mencabut subsidi terhadap BBM jenis solar.
Selama ini, subsidi BBM solar dinilai sopir tidak tepat sasaran. Pasalnya keberadaan subsidi hanya menguntungkan sejumlah oknum. Sementara para sopir truk dibuat kesulitan mendapatkan BBM solar, bahkan harus melalui birokrasi ribet di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang ribet, serta berbagai pungutan liar lainnya.
"Bayangkan saja, kami menjado terhambat bertugas. Kami kehilangan produktivitas 50 persen. Ditambah lagi pungutan. Selaib itu kondisi kesehatan sopir menurun sehingga rawan mengakibatkan kecelakaan," ucap Budi Hariobo, koordinator aksi unjuk rasa sopir.
Setelah berorasi menyampikan aksi, perwakilan sopir dipersilakan masuk untuk berdiskusi dengan anggota DPRD Kotim, perwakilan Pemkab Kotim, perwakilan instansi terkait, dan pihak Pertamina. (KLIK-RED)
