KLIK.PANGKALAN BUN - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah (Tengah), beberapa hari yang lalu mendapat kunjungan studi banding dari Pemerintah Provinsi Surat Thani, Thailand, terkait implementasi sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan berbasis yurisdiksi. 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kobar Jhuni Gultom mengatakan, kehadiran Pemerintah Provinsi dari Thailand beberapa hari lalu ini bertujuan membuka peluang untuk menjalin kerjasama.

"Khususnya meningkatkan sektor perkebunan di Kobar bahkan Kobar merupakan daerah yang telah berhasil mengembangkan perkebunan kelapa sawit milik masyarakat, yang ramah lingkungan", kata Jhuni Gultom, Senin (26/9).

Lanjutnya, seperti diketahui bersama, Pemkab Kobar juga belajar sial durian bangkok, dan kini sekarang mereka belajar tentang mengelola sawit. 

"Tentu ini nantinya akan berkembang dan kita juga harus mempersiapkan diri untuk meningkatkan kualitas sektor perkebunan kita," ucap Jhuni Gultom.

Ia menjelaskan bahwa ketertarikan atau pertimbangan Pemerintah Provinsi Surat Thani Thailand ke Kobar karena kabupaten itu telah berhasil mensertifikasi lahan masyarakat oleh RSPO dan ISPO.

Sehingga, terjamin bahwa produk komoditas sawit itu tidak merusak lingkungan. Serta pembangunan di Kobar itu berkelanjutan, untuk kelompok masyarakat yang berusaha di bidang perkebunan. 

Maka tambahnya, jangan sampai ada kampanye hitam bahwa ada tindakan merusak hutan. Artinya, melalui sertifikasi ini masyarakat ini dijamin, bahwa mereka mengelola lahan di luar atau nonhutan. 

"Kalau itu sudah terjamin, maka produk dari CPO Indonesia akan terjamin di Eropa," ungkapnya. 

Jhuni Gultom menjelaskan, di dunia baru ada tiga yang baru melakukan sertifikasi seperti ini, yaitu Ekuador tingkat negara, kemudian di Sabah Malaysia tingkat provinsi dan di Indonesia tingkat kabupaten, yakni di Kotawaringin Barat dan Seruyan. 

Jadi, di tingkat dunia baru ada 3 negara, dan tingkat kabupaten sertifikasinya baru dua yaitu Kobar dan Seruyan. 

"Maka Pemprov Surat Thani Thailand ingin melihat bagaimana mensertifikasi lahan ditingkat masyarakat di Kobar," jelas Jhuni Gultom.

Disebutkan Jhuni, dalam pelaksanaannya, Pemkab Kobar didampingi Yayasan Inobu dan ini diinisiasi oleh RSPO. Untuk saat ini pihaknya sudah hampir menyelesaikan sertifikasi lahan masyarakat. 

"Ada 81 desa yang sudah kita kembangkan, dan mereka mau melihat perspektifnya di Desa Pandu Sanjaya dan Desa Kubu, terkait dengan bagaimana mengelola mangrove," pungkasnya. (KLIK-RED)