KLIK. PALANGKA RAYA – Pemprov Kalteng terus menyikapi permasalahan kenaikan harga komoditas minyak goreng yang belakangan ini kembali terjadi, terutama setelah pemerintah pusat mencabut kebijakan satu harga berdasarkan harga eceran tertinggi (HET).

Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo menyampaikan, pemerintah provinsi melalu tim Satgas Pangan dan perangkat terkait lainnya tetap memantau ketersediaan stok komoditas pokok itu di pasaran, terutama untuk memastikan distribusi, kecukupan dan harga jualnya.

“Dari dinas terkait terus mamantau dan melakukan upaya agar minyak gorengi ini bisa terkendali, dan juga pemerintah mengantisipasi aksi penimbunan. Apalagi menjelang hari besar keagamaan, stok harus dipastikan mencukupi,” kata dia.

Di samping memantau ketersediaan stok di pasaran, pemerintah juga telah melakukan koordinasi dengan produsen yang mengolah CPO atau minyak sawit mentah, supaya bisa membantu menekan kenaikan harga minyak goreng.

“Di Kalteng ini banyak perusahaan perkebunan kelapa sawit, salah satunya di Pangkalan Bun. Dari perusahaan yang mengolah CPO itu, bisa buatkan strateginya supaya harga minyak goreng di kita bisa ditekan,” katanya mengharapkan.

Edy Pratowo menambahkan, dirinya telah berbicara dengan Kementerian Pertanian terkait pasokan CPO yang nantinya digunakan untuk memenuhi pasokan minyak goreng dalam daerah. Diharapkan kebutuhan minyak goreng bisa dipenuhi, sehingga berpengaruh pula dari sisi harga dan ketersediaan di pasar.

Ditegaskan dia, dengan potensi perkebunana kelapa sawit yang besar dan tersebar di beberapa daerah, sangatlah memungkinkan bagi pemerintah untuk mengendalikan harga yang selama ini masih dianggap besar.

“Jangan sampai ada istilah lokasi untuk sawit tapi sulit mendapatkan minyak goreng yang murah. Maka dari itulah, Pemprov Kalteng masih berkomunikasi menyikapi masalah ini,” katanya mengakhiri. (KLIK-RED)