KLIK. PALANGKA RAYA – Penjabat Sekretaris Daerah, Provinsi Kalimantan Tengah, Nuryakin mengingatkan, supaya semua pihak dan seluruh pemangku kepentingan untuk saling berkolaborasi dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup yang menjadi catatan pemerintah.
Nuryakin dalam rapat koordinasi daerah lungkungan hidup menyampaikan, dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, beberapa akar masalah persoalan lingkungan hidup yang dipetakan pemerintah dan menjadi tantangan bagi semua pihak untuk diselesaikan bersama.
“Pemetaan itu untuk mencegah, meminimalkan dan mengendalikan dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan, yang kemungkinan terjadi akibat aktivitas yang dibuat,” kata dia, Kamis (31/3).
Permasalah utama yang harus diperhatikan, yakni berkaitan dengan penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), yang disebabkan belum terkelolanya limbah domestik, tingginya tingkat erosi, kerusakan lahan gambut sehingga sangat rentan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
Kemudian, masih rendahnya peran serta masyarakat dalam perlindungan pengelolaan lingkungan hidup juga menjadi poin yang diperhatikan. Terlebih dengan adanya peningkatan volume sampah dan limbah B3 selama masa pandemi Covid-19, tentu menjadi pekerjaan berat pemerintah.
“Pemerintah sampai sekarang masih menyoroti rendahnya ketaatan usaha atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Ini bisa juga disebabkan kurangnya atau lemahnya pengawasan,” katanya menegaskan.
Mengenai masalah itu, Nuryakin mengingatkan institusi lingkungan hidup harus mampu menjawab dan menyelesaikan seluruh persoalan tersebut dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada, saling bersinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, serta dengan pelaku usaha.
“Pengawasan kegiatan usaha di bidang perkembunan, pertambangan dan kehutanan wajib ditingkatkan. Begitu juga dengan peran masyarakat, yang memang penting dalam pengawasan lingkungan hidup,” katanya mengakhiri. (KLIK-RED)
