Home Pemerintah Pemprov Kalteng Kalteng Tanggap Darurat Banjir

Kalteng Tanggap Darurat Banjir

  Redaksi   | Selasa , 23 Januari 2024
c0e45094ff7afe97600e38f420606311.jpg
Gubernur Kalteng Sugianto Sabran memimpin rapat koordinasi tanggap darurat banjir.

KLIK.PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengambil langkah cepat dalam menangani bencana banjir yang terjadi di sejumlah kabupaten dan kota dengan menetapkan status tanggap darurat.

Gubernur Sugianto Sabran menyebutkan, sejak Desember 2023 kemarin hingga saat ini tercatat sudah ada lima kabupaten dan kota yang terdampak banjir. Dimana dari daerah yang terdampak itu, tiga di antaranya sudah menetapkan status tanggap darurat, yakni Kabupaten Murung Raya, Barito Utara dan Kapuas. 

“Karena dasar tersebut, maka Pemprov Kalteng mengambil langkah untuk segera menetapkan status tanggap darurat provinsi sejak tanggal 23 Januari sampai dengan 1 Februari mendatang,” kata dia saat memimpin rapat koordinasi penanganan banjir, Selasa (23/1). 

Dengan telah ditetapkannya status tersebut pemerintah provinsi langsung memerintahkan seluruh organisasi perangkat daerah di provinsi dibantu dengan TNI dan Polri turun langsung membantu pemerintah kabupaten dan kota yang terdampak.

“Langkah awal saya sudah perintahkan untuk melakukan intervensi di lapangan, membuka dapur umum, posko kesehatan serta mengevakuasi warga serta menyerahkan bantuan logistik,” katanya menyebutkan. 

Pemerintah provinsi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sudah mulai bergerak dengan pelaksanaan kaji cepat kejadian bencana banjir, penentuan status keadaan darurat bencana banjir yang terjadi, terumasuk penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terancam dan terdampak.

Dari semua itu yang tidak kalah penting harus memerhatikan peningkatan upaya penanganan darurat bencana banjir terutama untuk penanganan pengungsi, penanganan dampak banjir seperti pangan, kesehatan, dan pemulihan segera sarana prasarana vital.

“Karena sekarang status sudah tanggap darurat, maka penanganan menjadi satu komando dan harus terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi,” katanya mengakhiri. (KLIK-RED)

Baca Juga

Ikuti Kami