KLIK- SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur telah berupaya maksimal dalam menghimpun pendapatan daerah dari berbagai sektor pascapandemi Covid-19. Namun dalam realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 pendapatan daerah Kotim belum mencapai target.
Realisasi terhitung sampai dengan tanggal 27 Desember 2022, pendapatan daerah dari target Rp2,1 trilliun lebih telah terealisasi sebesar Rp1,7 trilliun lebih atau sebesar 78,94 persen. Sedangkan dari sisi belanja daerah dari target sebesar Rp2,2 trilliun lebih telah terealisasi sebesar Rp1,6 trilliun lebih atau sebesar 75,04 persen.
“Tingkat realisasi ini masih akan mengalami perubahan karena secara administrasi masih ada yang belum selesai dibukukan. Memperhatikan realisasi keuangan ini bisa dikatakan sudah mendekati target yang ditetapkan,” ucap Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor dalam sambutannya, saat rapat evaluasi akhir tahun Pemkab Kotim, Kamis (29/12).
Kendati demikian Halikinnor berterimakasih kepada seluruh perangkat daerah yang telah bekerja keras, untuk penyerapan APBD tahun 2022 ini. Tentu dengan mengedepankan kehati-hatian serta berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Ditambahkan Halikinnor, untuk meningkatkannya di tahun 2023 mendatang, diperlukan sinergitas semua pihak. Di antaranya dengan membidik pendapatan daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah yaitu bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), transfer pemerintah pusat, dana bagi hasil provinsi dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
“Demikian juga dengan pendapatan asli daerah kita harus mampu berinovasi untuk menggali potensi pendapatan asli daerah agar kita dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat,” ujarnya.
Terkait dengan dana transfer pemerintah pusat ke daerah dan alokasi APBN tahun 2023 di Kotim terdiri dari ; dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp285,3 miliar lebih, dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp805,1 miliar lebih, dana alokasi khusus (DAK); terdiri dari DAK fisik Rp34,7 miliar lebih, DAK alokasi khusus nonfisik Rp200,1 miliar lebih, dana desa Rp149,1 miliar lebih, insentif fiskal Rp10,2 miliar lebih, DIPA kantor daerah Rp307 miliar lebih.
“Apabila kita mencermati dana transfer pemerintah ke daerah dan alokasi APBN tahun 2023, tentunya pelaksanaan pembangunan di Kotim ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah saja, akan tetapi dukungan dari instansi vertikal, perbankan dan dunia usaha yang juga sangat berperan penting untuk mewujudkan visi dan misi Kotim,” imbuhnya .
Halikinnor pun berterima kasih kepada instansi vertikal, yang telah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan selalu berkoordinasi dengan Pemkab Kotim dalam melaksanakan kegiatan guna terwujudnya sinergitas pembangunan.
Selain itu, Pemkab Kotim juga berharap kepada pihak perbankan memperhatikan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah dengan memberikan kemudahan kredit usaha rakyat yang tepat sasaran. Sehingga dapat membantu pembangunan khususnya peningkatan pendapatan masyarakat.
TNI dan Polri juga selama ini dinilainya telah menjalin kerjasama yang baik dalam menjaga keamanan, kenyamanan serta kondusivitas. Pun demikian dengan forum koordinasi pimpinan daerah dan forum koordinasi pengelola keuangan negara serta, pihak swasta, hingga masyarakat yang telah ikut serta membangun Kabupaten Kotawaringin Timur. (KLIK-RED)
