KLIK.PANGKALAN BUN - Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotawaringin Barat, Mulyono menyampaikan soal wacana kenaikan biaya haji tahun ini, rencana tersebut masih dalam pengkajian dan belum final.
"Belum final tapi sudah ramai, masih dalam proses kalkulasi," kata Mulyono, belum lama ini.
Pemerintah pada tahun ini mengusulkan kenaikan BPIH sebesar Rp69 juta, kenaikan biaya perjalanan ibadah haji disebabkan terjadinya perubahan pada skema persentase komponen BPIH dan Nilai Manfaat.
Mulyono mengakui bahwa keputusan kenaikan biaya perjalanan haji merupakan keputusan yang berat dan tidak populer. Pemerintah mengajukan skema yang lebih berkeadilan, dengan komposisi 70 persen Bipih dan 30 persen nilai manfaat,” ujarnya.
Selain itu juga untuk menunjang kemampuan keuangan pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun-tahun mendatang. Namun demikian, pemerintah harus mengambil kebijakan tersebut dalam rangka menjaga dan melindungi hak serta kepentingan jutaan jemaah haji yang masuk daftar tunggu.
Menurutnya cara yang dilakukan pemerintah melalui pengurangan dana manfaat menjadi 30 persen, sehingga dana haji yang dikelola BPKH tidak terus tergerus.
Disebutkan kenaikan biaya perjalana haji juga disebabkan adanya faktor penyesuaian dengan kondisi yang ada di lapangan, seperti tarif kenaikan pelayanan transportasi dan akomodasi (masyair) di Arab Saudi, pengaruh inflasi maupun kenaikan berbagai biaya komponen kebutuhan lainnya baik di tanah air maupun di Arab Saudi.
“Tapi usulan kenaikan ini belum final, dan masih menunggu kesepakatan antara pemerintah bersama komisi VIII DPR RI sampai menghasilkan komposisi yang ideal," katanya.
Dan untuk informasi haji agar menghubungi Kantor Kementerian Agama setempat, dan menghindari informasi yang belum jelas kebenarannya. Ia berharap agar Calon Jemaah Haji agar benar-benar mempersiapkan diri dan fokus menjalankan ibadah serta tidak perlu mempermasalahkan kenaikan tersebut.
Sementara itu sebanyak 143 Calon Jemaah Haji akan melaksanakan pemeriksaan kesehatan yang digelar selama dua hari. Pemeriksaan kesehatan dipusatkan di gedung Pelayanan Haji dan Umroh Terpadu (PLHUT)
Pemeriksaan kesehatan tahap pertama yang merupakan pemeriksaan lanjutan sebelumnya melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat.
“Ini lanjutan dari pemeriksaan sebelumnya yang telah dilakukan oleh calon jemaah haji, yaitu di RSUD dan di Labkesda beberapa hari lalu, dan untuk pemeriksaan kesehatan tahap ke dua akan dilaksanakan pada bulan Maret 2023,” tambah Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Muhammad Sanusi. (KLIK-RED)
