KLIK. PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran mewanti-wanti kepala daerah di semua kabupaten dan kota untuk lebih serius menangani kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di provinsi ini.
Sugianto Sabran menegaskan agar pemerintah jangan ragu menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT). Bahkan kepala daerah kabupaten dan kota yang wilayahnya terjadi karhutla masif, tidak boleh meninggalkan tempatnya sampai karhutla benar-benar terkendali.
“Soal penanganan sudah dirapatkan kemarin, penetapan status darurat bencana sudah ditetapkan sehingga komandonya sekarang ada di Pemprov Kalteng,” kata dia, Jumat (6/10).
Selain melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota diingatkan selalu mengkoordinasikan penanganan dengan aparat penegak hukum di daerahnya masing-masing berkaitan dengan penanganan lebih lanjut.
“Saya ingatkan ini masalah serius yang harus dihadapi, saling sinergi dan serius menangani ini. Pemerintah kabupaten dan kota saya minta perkuat penanganan,” katanya mengingatkan.
Tidak hanya mengingatkan jajaran pemerintah kabupaten dan kota, orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini juga mengingatkan pemerintah pusat dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menurukan bantuan penanganan karhutla yang lebih maksimal lagi.
Seperti halnya bantuan pemadaman udara, jumlah unit helikopter water bombing yang ditempatkan di Kalteng tidak sebanding dengan luas kawasan yang terbakar. Mestinya di tengah kondisi sekarang ini minimal ada 15 unit helikopter water bombing untuk memadamkan dan membasahi kawasan gambut yang terbakar.
“Ini saran saya kepada BNPB dan KLHK, mungkin harus ada skuadron helikopter di Kalteng. Harus dihitung luasan wilayah yang terbakar setiap tahun, ya kan seperti di Kalteng yang terbakar tiap tahun paling tidak ada ditambah bantuan udara,” katanya mengharapkan.
Berdasarkan data yang ada, karhutla di Kalteng sejak 1 Januari sampai 2 Oktober kemarindilaporkan sebanyak 3.230 kali, dan berdasarkan data luas kebakaran hutan dan lahan yang dipadamkan seluas 9.136,81 hektar, Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) pada tanggal 3 Oktober 2023 mencapai level berbahaya.
“Saya minta sinergi semua perangkat daerah terkait penanganan yang lebih serius, provinsi juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait hal-hal penting lainnya,” katanya mengakhiri. (KLIK-RED)
