KLIK. PANGKALAN BUN - Arah kebijakan bidang pendidikan adalah meningkatkan angka partisipasi siswa dan meningkatkan kualitas pendidikan yang merata di semua jenjang pendidikan.
Untuk mencapai hal itu, beberapa langkah telah dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kotawaringin Barat seperti peningkatan kualitas SDM, serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dalam mendukung pembelajaran berkualitas.
Keterbatasan anggaran menjadi menjadi penyebab lambatnya upaya peningkatan sarana dan prasarana (sarpras) sekolah di kawasan pelosok yang ada di kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Untuk mengatasi hal itu, dibutuhkan peran serta pihak swasta melalui pola kerja sama konsorsium di bidang pendidikan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kobar, Rustam Effendi mengaku telah menjalin komunikasi dengan sejumlah manajemen perusahaan swasta yang ada di Kobar supaya menyisihkan anggaran CSR untuk sekolah negeri di sekitar perusahaan.
"Sementara kita berkomunikasi dengan perusahaan yang dekat dengan sekolah di sekitarnya. Kalau sekolah swasta di dalam perkebunan kan sudah pasti terjamin. Kita harap mereka juga bisa memperhatikan sekolah (negeri) yang beririsan langsung dengan kebun," kata Rustam Effendi, Rabu (10/8) .
Rustam menerangkan, alokasi anggaran pemerintah daerah untuk bidang pendidikan sudah memenuhi kriteria sebesar 20 persen dari APBD yakni lebih dari Rp 300 miliar. Namun, mayoritas penggunaan anggaran tesebut diperuntukkan untuk belanja langsung.
"Untuk alokasi pembenahan dan peningkatan sarpras sekolah cuma 5 persen. Sementara sarpras yang perlu diperhatikan cukup banyak. Ini yang kita bagi-bagi. Soalnya mayoritas anggaran itu digunakan untuk membayar gaji guru, sertifikasi dan lain sebagainya," terang Rustam Effendi.
Dirinya berharap adanya sinergitas antara pemerintah dan pihak swasta untuk percepatan peningkatan sarpras ini dengan membentuk badan pengelola anggaran CSR di tingkat kabupaten. Dengan demikian, ploting untuk bidang pendidikan dan kesehatan bisa terakomodasi.
"Dari BPDPKS juga sudah memberikan peluang untuk kerja sama itu. Kita bisa mengajukan melalui proposal. Kalau bisa di Kobar juga ada badan pengelola CSR, kan di Perda sudah ada dan diatur. Sementara untuk pengadaan mebeler kita harapkan ada dukungan dari eksekutif dan legislatif," beber Mantan Kepala DPMD Kobar ini.
Dengan adanya peningkatan sarana dan prasarana sekolah diharapkan dapat memicu peningkatan kualitas pendidikan dalam upaya mencetak sumber daya manusia (SDM) terutama untuk masyarakat desa di kawasan pelosok. (KLIK-RED)
