Home DPRD Kotawaringin Barat DPRD Kobar Minta Musrenbang Kecamatan Matangkan Usulan Prioritas.

DPRD Kobar Minta Musrenbang Kecamatan Matangkan Usulan Prioritas.

  Redaksi   | Kamis , 10 Februari 2022
06248d533a41c3aef8203d522c3a5b52.jpg
Musrenbang RKPD tahun anggaran 2023 tingkat kecamatan di Kecamatan Kumai, Kotawaringin Barat.

KLIK. PANGKALAN BUN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Barat meminta Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan di kabupaten itu agar mematangkan usulan-usulan prioritas. 

Dari hasil sodoran masalah yang muncul di 6 kecamatan, terdapat usulan terkait infrastruktur, ekonomi, kesehatan, serta usulan soal pembangunan sosial-budaya, dan juga pendidikan.

Akan tetapi, kecamatan-kecamatan itu masih menyimpan masalah seperti infrastruktur jalan, banjir, hingga persoalan seperti penanganan lainnya. Kini, yang tergolong prioritas yakni untuk perbaikan infrastruktur.

Wakil Ketua ll DPRD Kotawaringin Barat, Bambang Suherman mengatakan, aspirasi dari masyarakat terus didorong dewan agar menjadi perhatian pemerintah. 

"Saya minta usulan prioritas betul-betul tepat sasaran. Aparat kewilayahan diyakini memahami betul kondisi kebutuhan berdasarkan prioritas," katanya, Kamis (10/2).

Bambang Suherman menyontohkan, di setiap kecamatan terdapat irisan antara permukiman berpenduduk ekonomi layak, dan permukiman warga kurang mampu. Kondisi ini yang harus betul-betul diperhatikan untuk mendasarkan pembangunan yang ideal.

“Di tengah banyaknya warga dengan ekonomi baik, ini harus benar-benar tepat sasaran. Kebutuhan berdasarkan skala prioritas juga harus terperinci, harus ada sesuatu yang fokus. Rancangan pembangunan harus terukur untuk dapat menjadi skala prioritas,” tutur Bambang Suherman.

Tanggapan ini terkait dengan hasil Musrenbang dari beberapa kecamatan, pertama dilaksanakan di Arut Selatan, kedua Pangkalan Lada, ketiga di Kotawaringin lama, dan ke empat di Kecamatan Kumai.

Ada beberapa poin yang pihaknya tekankan, bahwa Musrenbang adalah satu forum musyawarah dari pemangku kepentingan. Dengan mengadakan rumusan musyawarah untuk menentukan program program prioritas yang ada di desa-desa. 

"Saya sarankan kepada pemerintah ya bupati dengan tim yang hadir baik itu mengenai tentang masalah sosial, infrastruktur, pendidikan, pertanian, dan juga masalah kesehatan harus ada yang menjadi prioritas," pungkas Bambang Suherman. (KLIK-RED)

Baca Juga

Ikuti Kami