KLIK. SAMPIT - Kasus sengketa lahan di Kabupaten Kotawaringin Timur rawan menjadi konflik serius dan selalu menjadi hal yang mengkhawatirkan baik bagi investor maupun masyarakat lokal. 

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) M Abadi mengungkap, beberapa kasus sengkega lahan ini ada karena kesengajaan dari pihak perusahaan yang tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan. 

"Salah satunya yakni oknum pengusaha, meski tidak semua pengusaha Perusahaan Besar Swasta (PBS) seperti itu,” ujarnya, Rabu (20/7).

Lanjutnya, ia sangat menyayangkan ulah investor demikian. Dirinya pun mensinyalir, hal itu terjadi karena investor yang tidak paham dengan kultur dan tidak memiliki hubungan baik dengan masyarakat sekitarnya.

"Seharusnya dalam berinvestasi itu PBS mesti mengacu kepada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357/Kpts/ Hk.350/5/2002 Tentang Pedoman Per- izinan Usaha Perkebunan Pasal 8, Pasal 19," tegasnya.

Abadi juga menyebutkan, seharusnya pihak perusahan melaksanakan kewajiban seperti yang tertuang pada Pasal 19 huruf F, memberdayakan masyarakat dan koperasi setempat. 

"Jangan justru membabat habis tanah masyarakat," pungkasnya. (KLIK-RED /*)