KLIK. PALANGKA RAYA - Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo menegaskan, bahwa pemerintah provinsi terus menempuh langkah-langkah guna meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan. 

Upaya itu dilakukan melalui peningkatan dan perbaikan kinerja capaian Monitoring Center For Prevention (MCP) dan nilai Survei Penilaian Integritas (SPI). Tujuannya tentu saja untuk mendorong perbaikan tata kelola pemerintah daerah yang baik, bersih, akuntabel, dan transparan.

"Perbaikan dilakukan secara sistemik, artinya celah, peluang, yang bisa menyebabkan penyimpangan dapat dilakukan pencegahan," kata dia.

Wakil Gubernur menjelaskan, ada delapan area intervensi yang harus diperhatikan, yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa.

Disampaikan bahwa pemenuhan tiap-tiap area intervensi beserta indikatornya mempengaruhi capaian kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugasnya guna mendukung optimalisasi pelayanan publik yang bersih dan bebas KKN. 

"Area intervensi dari MCP ini ada indikatornya, yang tidak boleh dipandang secara terpisah karena satu sama lainnya memiliki keterkaitan erat dan saling berhubungan," katanya menegaskan.

Sementara itu, SPI adalah program KPK RI dengan tujuan memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan kementerian, lembaga, dan pemerintah saerah, dengan melibatkan baik dari unsur intern, ekstern, maupun eksper.

"Apabila melihat kinerja capaian MCP pada tahun 2022 mengalami kenaikan yang baik dengan nilai capaian 95,77 perden, dibandingkan tahun 2021 dengan nilai capaian 92,92 persen. Jadi harus ditingkatkan lagi," katanya mengakhiri. (KLIK-RED)